‎Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

‎Saat dikonfirmasi pada Rabu (29/7/2026), Supaat mengatakan pemeriksaan dimulai sekitar pukul 22.00 WIB. Ia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari penyidik, namun tidak mengingat jumlahnya karena proses pemeriksaan berlangsung cukup intensif.

‎”Pertanyaannya banyak, nggak ngitung. Lupa. Beliau punya data-data terus dikonfirmasi, modelnya seperti itu,” ujar Supaat.

‎Menurutnya, materi pemeriksaan berfokus pada mekanisme pengelolaan dana revitalisasi serta proses penunjukan dalam pelaksanaan proyek.

‎”Ya seputar dana revitalisasi bagaimana mekanismenya, kemudian dana penunjukan seperti apa mekanismenya, seperti itu,” katanya.

‎Supaat menegaskan bahwa selama menjabat, dirinya selalu mengingatkan seluruh bidang di Dindikpora Pemalang agar bekerja sesuai ketentuan dan tidak meminta persentase atau imbalan dari pelaksanaan proyek.

‎”Saya sampaikan tidak meminta apa-apa. Yang penting kerjakan sesuai aturan. Hal yang sudah direncanakan dilaksanakan, selesai, biar dinikmati masyarakat,” tegasnya.

‎Ia juga menyebut penyidik KPK telah memiliki data yang lengkap, sehingga setiap keterangan yang disampaikan dapat langsung dicocokkan dengan dokumen yang dimiliki penyidik.

‎Menurut Supaat, tidak menutup kemungkinan pemeriksaan akan berlanjut kepada jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Pemalang apabila penyidik membutuhkan keterangan tambahan.

‎Ketika ditanya mengenai siapa saja pejabat yang turut diperiksa dalam pemeriksaan tersebut, Supaat memilih tidak memberikan penjelasan. Ia mengaku mendapat pesan untuk tidak menyampaikan informasi terkait pihak-pihak lain yang diperiksa.

‎”Saya tidak tahu. Konsentrasi pada diri masing-masing, tidak memperhatikan orang lain, mengingat pekerjaan sendiri,” ungkapnya.

‎Diketahui, Supaat merupakan salah satu kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pemalang yang diperiksa dan kemudian diperbolehkan pulang oleh penyidik KPK. Selain dirinya, pada hari yang sama KPK juga memeriksa sejumlah kepala OPD lainnya serta istri Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, sebagai bagian dari pengembangan penyelidikan dalam kasus OTT tersebut.(*)

The post Kepala Dindikpora Pemalang Diperiksa KPK Terkait OTT Bupati Anom, Dicecar Soal Dana Revitalisasi appeared first on Lambe Umpres.

‎Perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala Puskesmas Mulyoharjo itu diamankan sekitar pukul 01.40 WIB. Setelah diamankan, Maenofie menjalani pemeriksaan awal di Mapolres Pemalang sebelum selanjutnya diberangkatkan menuju Gedung KPK di Jakarta.

‎Usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Pemalang, Maenofie keluar dengan pengawalan ketat petugas KPK. Ia tidak memberikan keterangan kepada awak media dan langsung diarahkan menuju kendaraan yang telah disiapkan untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta bersama pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut.

‎Sebelum diamankan, Maenofie sempat mengunggah aktivitas pribadinya melalui status WhatsApp. Ia membagikan foto seporsi mi goreng lengkap dengan telur dan sayuran.

‎Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan keterangan singkat, “Makmal paling enak.” tulisnya, Selasa (28/7/2026) sekitar pukul 19.39 WIB.

‎Unggahan itu menjadi sorotan karena dibuat hanya beberapa jam sebelum tim KPK menjemput dirinya di Rumah Dinas Bupati.

‎Sebelumnya, KPK membenarkan telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang berkembang menjadi operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, sebanyak 21 orang diamankan, terdiri atas lima orang di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan satu orang di Purworejo.

‎Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum menyampaikan secara rinci status hukum maupun peran masing-masing pihak yang diamankan, termasuk dr. Noor Faizah Maenofie. Lembaga antirasuah itu menyatakan akan memberikan penjelasan resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.(*)

The post Istri Bupati Pemalang Sempat Unggah Status Mi Goreng Sebelum Diamankan KPK appeared first on Lambe Umpres.

‎Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar.

‎Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan operasi tersebut berawal dari kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian berkembang menjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi.

‎”Benar, bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi,” kata Budi Prasetyo saat dihubungi, Rabu, 29 Juli 2026.

‎Budi menjelaskan, total terdapat 21 orang yang diamankan dalam rangkaian operasi tersebut. Dari jumlah itu, lima orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Kabupaten Pemalang, dan satu orang lainnya di Kabupaten Purworejo.

‎Lima orang yang diamankan di Jakarta saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Salah satu di antaranya adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

‎Sementara itu, lima belas orang serta satu orang yang diamankan di Purworejo sedang dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

‎”Untuk lima orang yang diamankan di Jakarta saat ini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, salah satunya adalah Bupati Pemalang,” ujar Budi.

‎Selain mengamankan para terduga, tim penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai dengan nilai lebih dari Rp2 miliar.

‎Menurut Budi, penyelidikan tertutup tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan Bupati Pemalang terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

‎Tak hanya itu, KPK juga menduga adanya penerimaan lain yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan.

‎”Adapun kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual beli jabatan,” jelasnya.

‎Hingga berita ini diterbitkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

‎Lalu siapa ke 20 orang tersebut yang diamankan KPK? Pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terkait nama 20 orang tersebut. Publik masih menunggu nama – nama yang ikut serta diamankan oleh lembaga anti rasuah.

The post Siapa 20 Orang Bersama Bupati Pemalang yang Terkena OTT, Ini Kata Jubir KPK appeared first on Lambe Umpres.

Dr. Imam Subiyanto menjelaskan, berdasarkan informasi yang berkembang, KPK saat ini tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, serta praktik jual beli jabatan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh proses hukum masih berjalan sehingga asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, apabila dugaan praktik jual beli jabatan tersebut terbukti di persidangan, maka tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merusak sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN). Jabatan publik, kata dia, seharusnya diberikan berdasarkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme, bukan melalui transaksi yang mencederai keadilan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dinilai memiliki dampak yang sangat luas. Tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan daerah, menurunkan kualitas pelayanan publik, hingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari perspektif hukum pidana, Dr. Imam Subiyanto menerangkan bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti, maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur mengenai tindak pidana suap, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, serta perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dengan ancaman pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan sesuai hasil pembuktian di persidangan.

Ia juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, memperluas digitalisasi pelayanan publik, menerapkan sistem merit secara konsisten dalam manajemen kepegawaian, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), DPRD, dan partisipasi aktif masyarakat.

“Korupsi dalam bentuk jual beli jabatan maupun penyimpangan pengadaan barang dan jasa merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena merusak sendi-sendi pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu. Namun demikian, seluruh pihak tetap wajib menghormati asas praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Momentum ini harus menjadi evaluasi menyeluruh agar Kabupaten Pemalang terbebas dari praktik korupsi yang berulang dan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Dr. Imam Subiyanto.

Kasus yang kini ditangani KPK diharapkan tidak hanya berujung pada proses penegakan hukum semata, tetapi juga menjadi titik balik bagi reformasi birokrasi di Kabupaten Pemalang guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.(*)

The post Dr. Imam Subiyanto Soroti OTT KPK di Pemalang: Momentum Benahi Tata Kelola Pemerintahan dan Berantas Korupsi appeared first on Lambe Umpres.

‎Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelidikan tertutup yang dilakukan tim antirasuah.

‎”Benar, bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi,” ujar Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (29/7/2026).

‎Ia menjelaskan, dari total 21 orang yang diamankan, lima orang ditangkap di Jakarta, 15 orang di Kabupaten Pemalang, dan satu orang lainnya di Kabupaten Purworejo.

‎Menurut Budi, lima orang yang berada di Jakarta saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Salah satu yang diperiksa adalah Bupati Pemalang.

‎Sementara itu, enam orang yang diamankan di Pemalang dan satu orang yang diamankan di Purworejo sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK.

‎Selain mengamankan para pihak yang diduga terlibat, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai lebih dari Rp2 miliar.

‎Budi mengungkapkan, operasi tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan yang melibatkan Bupati Pemalang dalam sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

‎”Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang,” katanya.

‎Tak hanya itu, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

‎Meski demikian, KPK belum mengungkap identitas seluruh pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara secara lengkap. Lembaga antirasuah itu masih melakukan pemeriksaan intensif sebelum menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.

‎Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu paling lama 1×24 jam untuk menetapkan status hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.(*)

The post OTT KPK: Bupati Pemalang dan 20 Orang Diamankan, Dugaan Korupsi Proyek hingga Jual Beli Jabatan Diselidiki appeared first on Lambe Umpres.

‎Dalam arahannya, Bupati Anom menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan di Perumda Air Minum Tirta Mulia bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat sekaligus memperkuat kinerja perusahaan.

‎”Atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, saya mengucapkan selamat. Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen untuk membawa Perumda Air Minum Tirta Mulia menjadi perusahaan yang semakin maju, sehat, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik,” ujar Bupati Anom.

‎Acara pelantikan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, Ketua TP PKK, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan BUMD se-Kabupaten Pemalang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ahmady Stiawan Widatmoko dan Kepala DPUPR Joko Tri Asmoro bertindak sebagai saksi pelantikan.

‎Pada kesempatan tersebut, Bupati Anom menyampaikan sejumlah catatan terhadap kinerja Perumda Air Minum Tirta Mulia. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, target laba perusahaan sebesar Rp7,57 miliar hanya terealisasi Rp7,13 miliar atau kurang Rp437,29 juta (5,77 persen).

‎Akibatnya, target dividen sebesar Rp4,1 miliar juga belum tercapai. Perusahaan hanya mampu menyetor dividen sebesar Rp3,87 miliar atau kurang Rp225,56 juta dari target yang ditetapkan.

‎Selain itu, Bupati juga menyoroti capaian penambahan pelanggan pada Semester I Tahun 2026 yang baru mencapai 1.207 Sambungan Rumah (SR) dari target sebanyak 1.510 SR.

‎”Target dividen bukan sekadar angka, tetapi bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemilik modal dan masyarakat. Ke depan tidak boleh ada lagi alasan atas tidak tercapainya target yang telah ditetapkan,” tegasnya.

‎Bupati Anom juga meminta direksi baru memberikan perhatian serius terhadap berbagai keluhan masyarakat, mulai dari aliran air yang sering mati, tekanan air yang tidak stabil, hingga lambatnya penanganan gangguan layanan.

‎”Saya minta Direksi menjadikan pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi utama. Jangan menunggu masyarakat berulang kali menyampaikan keluhan baru dilakukan perbaikan,” katanya.

‎Untuk memastikan adanya perubahan nyata, Bupati menginstruksikan Sekretaris Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja perusahaan. Bahkan, ia memastikan akan memimpin evaluasi tersebut setiap tiga bulan sekali.

‎”Jangan hanya menjalankan rutinitas, tetapi harus ada terobosan dan peningkatan kinerja yang dapat dilihat serta dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandasnya.

‎Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mulia yang baru dilantik, Budi Harsudiono Seto Aji, menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan. Ia menegaskan akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, dan penguatan tata kelola perusahaan.

‎”Target awal kami adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan, efisiensi, dan tata kelola. Jika tiga hal ini tercapai, saya yakin target-target kinerja lainnya akan mengikuti,” ujar Budi.

‎Dengan kepemimpinan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang berharap Perumda Air Minum Tirta Mulia mampu meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, memperbaiki kinerja keuangan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.(*)

The post Bupati Pemalang Lantik Budi Harsudiono Seto Aji sebagai Dirut Perumda Tirta Mulia 2026–2031, Targetkan Perbaikan Layanan Air Bersih appeared first on Lambe Umpres.