‎Cumul bersama rombongan tiba di Balai Desa Kebandaran sekitar pukul 09.00 WIB. Kedatangannya disambut antusias oleh warga dan para pendukung yang turut mengantarkan proses pendaftaran.

‎Diketahui, Cumul merupakan Kepala Desa Kebandaran yang masih menjabat. Pada Pilkades 2026, dirinya kembali mencalonkan diri untuk melanjutkan kepemimpinan di Desa Kebandaran.

‎Usai mengisi formulir pendaftaran bakal calon kepala desa, Cumul bersama rombongan kemudian melakukan long march menuju kediamannya.

‎Sepanjang perjalanan, para pendukung meneriakkan yel-yel dukungan, salah satunya “Lurahe Cumul, Lanjutkan”.

‎Pantauan di lokasi, mayoritas pendukung Cumul yang turut mengiringi pendaftaran merupakan kaum emak-emak. Mereka tampak antusias memberikan dukungan kepada Cumul yang kembali maju dalam Pilkades Kebandaran 2026.

‎Sesampainya di kediaman Cumul, suasana semakin meriah. Para emak-emak berjoget dan bergembira bersama. Antusiasme mereka semakin membara setelah musik dangdut remix diputar di halaman kediaman bakal calon kepala desa tersebut.

‎Para pendukung mengaku rela meninggalkan aktivitas dan pekerjaan mereka untuk hadir serta memberikan dukungan kepada Cumul yang kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Kebandaran.

‎Dukungan tersebut menunjukkan tingginya antusiasme warga dalam menyambut tahapan Pilkades Kebandaran 2026.(*)

The post Ratusan Warga Iringi Cumul Daftar Bakal Calon Kades Kebandaran, Emak-Emak Kompak Serukan “Lanjutkan” appeared first on Lambe Umpres.

‎Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan sosialisasi pembentukan Panitia dan Tim Pengawas Pilkades Serentak di Desa Pendowo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jumat (24/7/2026) malam.

‎Dalam sambutannya, Iptu Santosa mengajak seluruh peserta menyatakan komitmen menjaga situasi tetap aman, damai, dan kondusif selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung.

‎”Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam proses Pilkades nanti apakah Bapak-Ibu sekalian bersedia tetap menjaga kamtibmas? Yang kedua, apakah tetap bersedia untuk rukun? Dan yang ketiga, apakah bersedia untuk tidak melanggar ketentuan tindak pidana yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Nomor 1 Tahun 2020,” ujar Iptu Santosa.

‎Ia menjelaskan, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkades yang telah mengalami tiga kali perubahan tersebut memuat berbagai ketentuan pidana yang wajib dipatuhi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades.

‎Menurutnya, terdapat 22 perbuatan yang dilarang dalam ketentuan tersebut dengan subjek hukum yang berbeda-beda, mulai dari masyarakat umum, petugas penyelenggara, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bakal calon dan calon kepala desa, panitia Pilkades hingga Tim Pengawas.

‎”Terutama bagi panitia maupun tim pengawas, nanti ketika mengikuti pembekalan dari tim kabupaten agar benar-benar dicermati. Jangan sampai melakukan perbuatan yang telah dilarang dalam peraturan tersebut,” tegasnya.

‎Kapolsek juga menegaskan bahwa kepolisian memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran pidana selama proses Pilkades berlangsung. Namun, ia berharap kondisi tersebut tidak terjadi karena seluruh masyarakat telah memiliki komitmen menjaga keamanan dan menaati aturan.

‎”Kalau semuanya berkomitmen menjaga kamtibmas, tetap rukun, dan tidak melakukan pelanggaran, tentu kami berharap tidak perlu ada penegakan hukum,” katanya.

‎Selain ketentuan pidana dalam Perda Pilkades, Iptu Santosa mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum lain yang berpotensi muncul selama tahapan Pilkades.

‎Ia mencontohkan tindakan penghinaan terhadap calon maupun warga lain, penyebaran berita bohong (hoaks), serta ujaran yang menyerang seseorang melalui media sosial dapat dijerat menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

‎”Misalnya menghina sesama warga, menghina calon kepala desa, atau menyebarkan berita bohong di media sosial. Walaupun tidak diatur secara khusus dalam Perda Pilkades, perbuatan tersebut tetap bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP maupun UU ITE,” jelasnya.

‎Melalui sosialisasi tersebut, Kapolsek berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi menciptakan Pilkades Serentak 2026 yang aman, damai, tertib, serta bebas dari konflik maupun pelanggaran hukum.*(SLAM)

The post Kapolsek Bodeh Ajak Warga Jaga Kamtibmas Saat Pilkades Serentak 2026, Ingatkan Ancaman Pidana Pelanggaran Perda appeared first on Lambe Umpres.

‎Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bodeh memastikan seluruh desa peserta Pilkades Serentak 2026 telah memiliki panitia penyelenggara dan tim pengawas sebagai bagian dari persiapan menuju pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 8 November 2026.

‎Mewakili Camat Bodeh Harinto, Kasi Tata Pemerintahan (Tapem) Kecamatan Bodeh, Khasan Basri, mengatakan sosialisasi di Desa Pendowo merupakan agenda terakhir dari tiga tahap sosialisasi yang telah dilaksanakan di sejumlah desa.

‎Menurutnya, tahap pertama meliputi Desa Longkeyang, Gunungbatu, Parunggalih, Jatiroyom, Kesesirejo, Jraganan, dan Payung. Tahap kedua dilaksanakan di Desa Babakan dan Kebandaran. Sedangkan tahap ketiga meliputi Desa Jatingarang, Kwasen, Karangbrai, Bodeh, Muncang, hingga ditutup di Desa Pendowo.

‎”Alhamdulillah seluruh rangkaian sosialisasi pembentukan panitia dan tim pengawas Pilkades di Kecamatan Bodeh telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya seluruh panitia agar memahami setiap tahapan yang telah dijadwalkan,” ujar Khasan.

‎Ia menjelaskan, terdapat empat tahapan utama dalam Pilkades Serentak 2026, yakni tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan kepala desa terpilih. Karena itu, panitia maupun tim pengawas diminta memahami seluruh jadwal agar pelaksanaan Pilkades berjalan sesuai ketentuan.

‎Khasan juga menegaskan bahwa proses pencalonan kepala desa tidak dipungut biaya apa pun oleh panitia.

‎Selain itu, ia mengingatkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mencalonkan diri sebagai kepala desa wajib mengundurkan diri dari statusnya sebagai PPPK setelah resmi ditetapkan sebagai calon.

‎Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan bahwa sistem pemungutan suara tetap menggunakan metode pencoblosan. Namun, surat suara akan memuat gambar masing-masing calon kepala desa, bukan lagi menggunakan simbol gambar palawija sebagaimana pada Pilkades terdahulu.

‎”Rencana pelantikan kepala desa terpilih dijadwalkan pada 16 Januari 2027,” tambahnya.

‎Sementara itu, Sekretaris Desa Pendowo, Amirudin, menyampaikan bahwa hingga kini jabatan Kepala Desa Pendowo masih kosong setelah kepala desa sebelumnya meninggal dunia pada 12 Mei 2026. Untuk sementara, pemerintahan desa akan dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa yang dijabat Khasan Basri.

‎Amirudin mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan dan menciptakan suasana yang aman selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung.

‎”Mari kita ciptakan Pilkades yang aman, damai, dan kondusif, karena masyarakat Desa Pendowo pada dasarnya masih satu keluarga dan bersaudara,” katanya.

‎Dalam kesempatan itu, Ketua BPD Desa Pendowo, Sobirin, mengukuhkan lima anggota Tim Pengawas Pilkades serta sepuluh anggota Panitia Pilkades Desa Pendowo yang akan bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan sesuai peraturan yang berlaku.

‎Dengan berakhirnya sosialisasi di Desa Pendowo, Pemerintah Kecamatan Bodeh menyatakan seluruh desa peserta Pilkades Serentak 2026 telah memasuki tahap persiapan teknis menuju pesta demokrasi desa yang akan digelar serentak pada November mendatang.(*)

The post Pemerintah Kecamatan Bodeh Tuntaskan Sosialisasi Pilkades Serentak 2026, Desa Pendowo Jadi Penutup appeared first on Lambe Umpres.