Kesepakatan Rp125 Juta, Pengurus BUMDes Kauman Comal Kembalikan Rp65 Juta, Perwakilan Pemuda Soalkan Lokasi

Screenshot 20261108 094120
Perwakilan Pemuda Kauman, Ananda Dimas, bersama para saksi (Foto: Slam/istimewa)

PEMALANG, LAMBEUMPRES.COM – Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukses Sejahtera Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, telah mengembalikan dana sebesar Rp65 juta pada Sabtu (7/11/2026) di Pendopo Kecamatan Comal. Namun, pengembalian tersebut belum sepenuhnya mengakhiri polemik pengelolaan dana BUMDes yang sebelumnya menjadi sorotan warga yakni Rp125,8 juta.

‎Dana Rp65 juta tersebut dikembalikan oleh tiga pengurus, dengan rincian Sekretaris BUMDes sebesar Rp42,5 juta, Bendahara Rp21,5 juta, serta Ketua atau Direktur sebesar Rp1 juta.

‎Meski demikian, agenda penyerahan dana yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Comal ini menjadi sorotan perwakilan pemuda Desa Kauman, Ananda Dimas.

IMG 20261107 120630 3
Penyerahan pengembalian dana BUMDes Kauman Rp65 juta di Pendopo Kecamatan Comal

‎Dalam konferensi pers di Balai Desa Kauman, Sabtu (7/11/2026), Dimas menyampaikan bahwa berdasarkan kesepakatan setelah aksi penyampaian aspirasi pada 30 Oktober 2026, pengembalian dana semestinya dilakukan di balai desa.

‎”Kami menganggap persoalan ini merupakan masalah internal warga Desa Kauman. Karena itu, kami ingin penyelesaiannya dilakukan di rumah kami sendiri, yaitu Balai Desa Kauman, sesuai kesepakatan sebelumnya,” ungkap Dimas.

‎Ia menegaskan, pihak pemuda tidak bermaksud mengambil alih kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan dalam pengelolaan BUMDes. Mereka hanya menginginkan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

‎Dimas juga menegaskan bahwa pengembalian dana kepada pihak desa tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Pihaknya masih menginginkan kejelasan mekanisme pertanggungjawaban, termasuk pengembalian dana kepada negara sesuai ketentuan hukum.

‎Sementara itu, Camat Comal, Muhammad Maksum, menjelaskan bahwa pemindahan lokasi musyawarah ke pendopo kecamatan dilakukan untuk menjaga kondusivitas menjelang pelaksanaan Pilkades serentak yang saat itu memasuki masa tenang.

‎Menurutnya, keputusan tersebut diinisiasi bersama Kapolsek dan Danramil agar kegiatan tidak mengganggu situasi di Desa Kauman.

‎Maksum juga meluruskan informasi mengenai angka Rp125.822.000 yang menjadi perhatian dalam polemik tersebut. Ia menegaskan angka itu bukan hasil audit, melainkan gambaran awal yang disampaikan pihak BUMDes dalam audiensi pada 30 Oktober 2026.

‎”Karena jumlah orangnya banyak, pihak BUMDes menyampaikan hanya gambaran kasarnya. Secara detail pembukuan belum disampaikan. Maka angka Rp125 juta yang muncul itu bukan hasil audit,” jelas Maksum.

‎Ia menyarankan agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk kemudian dibahas dalam mekanisme musyawarah.

‎Dengan telah dikembalikannya dana sebesar Rp65 juta, masyarakat masih menantikan kejelasan mengenai kondisi keuangan BUMDes, hasil pemeriksaan pembukuan, serta pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaannya.

‎Transparansi dan penyelesaian sesuai ketentuan hukum diharapkan menjadi jalan keluar agar polemik BUMDes Kauman tidak terus berlarut di tengah masyarakat.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan Iklan
error: Content is protected !!