Miris! BRI Unit Jebed Diduga Abaikan Pengibaran Merah Putih, Bendera Sobek Masih Terpasang

Screenshot 2026 11 20 15 31 25 12 6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7
Screenshot 2026 11 20 15 31 25 12 6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7

PEMALANG, Lambeumpres.com – Sikap yang patut disayangkan kembali menjadi sorotan publik. Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jebed, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, terpantau tidak mengibarkan Bendera Merah Putih saat dilakukan pemantauan pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 08.39 WIB.

Ironisnya, persoalan tersebut bukan kali pertama terjadi. Beberapa hari sebelumnya, kantor BRI Unit Jebed juga diketahui tidak memasang Bendera Merah Putih. Bahkan, pada pemantauan kali ini, bendera yang terpasang justru dalam kondisi sobek. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kepedulian dan tanggung jawab pihak pengelola kantor terhadap penghormatan simbol negara.

Hal itu disampaikan Rahudi MPA, selaku aktivis, Jumat (20/11/2026). Ia menyayangkan masih adanya kantor pelayanan perbankan yang diduga mengabaikan kewajiban pengibaran Bendera Merah Putih, padahal bendera tersebut merupakan simbol kedaulatan sekaligus kehormatan bangsa Indonesia.

“Ini bukan persoalan sepele. Bendera Merah Putih bukan sekadar kain berwarna merah dan putih yang dipasang di depan kantor. Di dalamnya terkandung sejarah perjuangan, pengorbanan para pahlawan, persatuan, dan kehormatan bangsa. Kalau kantor swasta saja tidak memiliki kepedulian terhadap simbol negara, lalu bagaimana kita mengharapkan masyarakat memiliki kesadaran nasionalisme?” tegas Rahudi.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas. Pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, secara tegas menyebutkan bahwa Bendera Negara wajib dikibarkan setiap hari di gedung atau kantor swasta.

Tidak hanya itu, Pasal 24 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009 juga melarang setiap orang mengibarkan Bendera Negara yang dalam kondisi rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.

“Artinya, ada dua hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, kewajiban mengibarkan Bendera Merah Putih setiap hari di kantor swasta. Kedua, larangan mengibarkan bendera dalam kondisi rusak atau sobek. Jangan sampai simbol negara hanya dianggap sebagai pelengkap bangunan tanpa memperhatikan kehormatannya,” tambahnya.

Rahudi juga menegaskan bahwa perusahaan, termasuk lembaga perbankan, seharusnya menjadi contoh dalam membangun kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

Atas kejadian tersebut, Danramil Taman akhirnya mengambil langkah dengan menginstruksikan Babinsa untuk menyampaikan teguran kepada pihak keamanan (security) BRI melalui koordinasi secara langsung, agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan penghormatan terhadap simbol negara perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kini, publik tentu menunggu sikap dan penjelasan dari pihak manajemen BRI Unit Jebed. Apakah kondisi tersebut terjadi akibat kelalaian petugas, kurangnya pengawasan pimpinan unit, atau memang belum adanya perhatian serius terhadap kewajiban pengibaran Bendera Merah Putih?

Jangan sampai persoalan yang sebenarnya sederhana justru menjadi cerminan lemahnya kedisiplinan dan kepedulian terhadap simbol negara.

Menghormati Merah Putih bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata penghargaan terhadap perjuangan bangsa. Jangan biarkan simbol kedaulatan negara berkibar dalam keadaan sobek, apalagi justru tidak dikibarkan di tempat yang secara hukum wajib memasangnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan Iklan
error: Content is protected !!