PEMALANG, LAMBEUMPRES.COM – Pengelolaan aset lahan milik negara kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan ketidakberpihakan terhadap masyarakat ekonomi lemah mencuat dalam persoalan pemanfaatan lahan “lepe-lepe”Sungai Waluh, Daerah Aliran Sungai (DAS) Waluh, wilayah Kabupaten Pemalang.
Persoalan tersebut mencuat setelah Rahudi mengajukan permohonan kepada Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemali Comal agar diberikan kesempatan mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut.
Namun, harapan itu justru pupus setelah menerima surat balasan yang menyebutkan bahwa lokasi yang diajukannya saat ini masih dikelola oleh pihak lain dan sedang dalam proses pengajuan izin pemanfaatan.
Dalam surat balasan PSDA Pemali Comal, yang menindaklanjuti permohonan Rahudi tertanggal 22 Oktober 2026, dijelaskan bahwa lahan “lepe-lepe”Sungai Waluh DAS Waluh sebelah kiri saat ini sedang dikelola atau dimanfaatkan oleh Muhamad Suharto, warga Dusun Gedugan RT 001 RW 004, Desa Jebed Selatan, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Bahkan, disebutkan pula bahwa yang bersangkutan sedang mengajukan izin pemanfaatan lahan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan aset negara. Sebab, di tengah masih banyaknya petani kecil dan buruh tani yang tidak memiliki lahan garapan, kesempatan mengelola lahan tersebut justru dinilai belum terbuka secara merata.
Rahudi MPA, selaku Aktifis Pemalang yang menyayangkan jawaban PSDA tersebut, menilai terdapat persoalan serius terkait pemerataan kesempatan dalam pemanfaatan lahan negara.
“Dugaan monopoli atas pemanfaatan sewa lahan “lepe-lepe”Sungai Waluh DAS di Desa Jebed Selatan sangat tendensius dan diskriminatif. Sebab, selama puluhan tahun lahan tersebut disewa oleh Saudara Jono dan anaknya, M. Suharto. Padahal, M. Suharto bukan petani penggarap. Justru yang bersangkutan diketahui merupakan pemilik KPL atau agen pupuk subsidi. Hal ini tentu mencederai harapan masyarakat tidak mampu yang ingin mendapatkan kesempatan menyewa lahan sawah tersebut,” jelas Rahudi kepada media, Rabu (11/11/2026).
Lebih lanjut, Rahudi mempertanyakan mengapa kesempatan pemanfaatan lahan tersebut tidak diberikan secara bergiliran kepada kelompok tani lain, khususnya masyarakat yang benar-benar membutuhkan lahan untuk menopang perekonomian keluarga.
“Semestinya pihak koordinator Kelompok Pengelola Sumber Daya Air wilayah Comal/Petarukan turun tangan dan memediasi persoalan ini dengan kelompok tani lainnya. Jangan sampai kesempatan mengelola lahan hanya berputar pada orang atau kelompok tertentu. Masyarakat kecil juga memiliki hak dan membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya,” tegasnya.
Menurut Rahudi, berdasarkan penjelasan yang diperolehnya dari pihak PSDA Pemali Comal, mengacu pada ketentuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal, tarif sewa atau retribusi pemanfaatan lahan sawah tersebut sebesar Rp1.000 per meter persegi per tahun.
Dengan adanya ketentuan tarif tersebut, Rahudi berharap mekanisme penyewaan lahan dapat dilakukan secara terbuka, transparan, dan memberikan kesempatan yang adil kepada masyarakat. Terlebih, lahan tersebut merupakan aset negara yang semestinya pengelolaannya juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial.
“Jangan Sampai Aset Negara Hanya Dinikmati Segelintir Pihak,”tegasnya.
Persoalan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi PSDA Pemali Comal. Pengelolaan aset negara tidak cukup hanya berorientasi pada administrasi perizinan dan pembayaran retribusi. Lebih dari itu, harus ada pertimbangan mengenai siapa yang paling membutuhkan dan seberapa besar manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Jika benar selama puluhan tahun kesempatan pemanfaatan lahan hanya diberikan kepada pihak yang sama, maka sudah selayaknya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perizinan, transparansi, serta pola pemerataan akses pemanfaatan lahan.
Jangan sampai petani kecil yang tidak memiliki sawah justru tersisih dari kesempatan menggarap lahan negara, sementara masyarakat yang dinilai lebih mampu terus mendapatkan akses pemanfaatan.
Rahudi berharap PSDA Pemali Comal tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat. Ia meminta agar permohonan masyarakat dievaluasi kembali, termasuk mempertimbangkan sistem penyewaan secara bergiliran dengan prioritas bagi petani penggarap dan warga yang benar-benar membutuhkan.
Kini, pertanyaan mendasarnya adalah: “untuk siapa sebenarnya aset lahan negara dikelola? Hanya untuk memenuhi administrasi dan menghasilkan retribusi, atau juga untuk menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat kecil?”,
Publik menunggu keterbukaan dan penjelasan PSDA Pemali Comal agar persoalan ini tidak berkembang menjadi preseden buruk dalam pengelolaan aset negara yang seharusnya mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.(*)






