The post BERITA VIDEO Aksi GRIB Jaya di Pemalang: KPK Jangan Sampai Letoy appeared first on Lambe Umpres.

‎Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan praktik jual beli jabatan dan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

‎Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan “KPK Selesaikan Tugasmu Jangan Pulang dengan Tangan Kosong” sebagai bentuk dukungan agar lembaga antirasuah mengembangkan penyidikan, tidak hanya pada dugaan pemerasan yang telah diproses.

‎Wakil Ketua I GRIB Jaya Kabupaten Pemalang, Jabidi, dalam orasinya menegaskan bahwa dugaan korupsi yang terjadi tidak dapat dipandang hanya sebagai kesalahan individu, melainkan diduga berkaitan dengan rusaknya sistem tata kelola pemerintahan daerah.

‎Menurutnya, dugaan praktik jual beli jabatan merupakan bentuk matinya sistem merit dalam birokrasi karena jabatan diduga diperoleh melalui transaksi, bukan berdasarkan kompetensi dan prestasi.

‎”Jika jabatan diperoleh dengan cara membeli, maka sangat mungkin jabatan itu digunakan untuk mengembalikan modal politik maupun modal ekonomi,” tegas Jabidi di hadapan peserta aksi.

‎Ia juga menyoroti dugaan jual beli proyek yang dinilai mencerminkan penyimpangan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang seharusnya dilaksanakan secara transparan, kompetitif, dan akuntabel.

‎Menurutnya, setiap proyek pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga setiap penyimpangan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat.

‎”Korupsi proyek bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghasilkan pembangunan yang tidak berkualitas serta pelayanan publik yang buruk,” ujarnya.

‎Dalam orasinya, Jabidi mengingatkan bahwa KPK sebelumnya telah menyampaikan perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan penerimaan atas proyek serta dugaan jual beli jabatan. Karena itu, ia meminta penyidikan tidak berhenti pada satu konstruksi hukum apabila ditemukan tindak pidana lain berdasarkan alat bukti.

‎GRIB Jaya juga mendesak KPK mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat, mulai dari pemberi, penerima, perantara, hingga pola transaksi yang terjadi sesuai dengan hasil penyidikan.

‎Selain itu, mereka menilai praktik jual beli jabatan mencederai aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini bekerja secara profesional dan berintegritas, karena promosi jabatan semestinya diberikan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan kemampuan membayar.

‎Jabidi mengatakan masyarakat Pemalang berhak mengetahui apakah dugaan praktik tersebut merupakan peristiwa yang berdiri sendiri atau telah menjadi pola dalam tata kelola pemerintahan daerah.

‎Ia menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi secara menyeluruh, bukan menjadi akhir dari proses penegakan hukum.

‎GRIB Jaya juga menyatakan menolak penegakan hukum yang tebang pilih. Mereka meminta siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum tanpa memandang jabatan, kedekatan politik, maupun kekuasaan.

‎Menurut Jabidi, kasus tersebut harus menjadi momentum memperbaiki sistem pemerintahan di Kabupaten Pemalang agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional.

‎”GRIB Jaya hadir bukan untuk menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan. Kami hanya ingin memastikan dugaan korupsi yang telah diungkap tidak berhenti di permukaan, tetapi diusut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.(*)

The post Bentangkan Spanduk “Jangan Pulang dengan Tangan Kosong”, GRIB Jaya Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pemalang appeared first on Lambe Umpres.

‎Dalam aksi tersebut, massa meminta pemerintah membuka secara transparan alasan pergantian pemenang tender yang dinilai memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Mereka juga meminta seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik yang melanggar aturan.

‎Koordinator aksi yang juga Wakil Ketua I DPC GRIB Jaya Kabupaten Pemalang, Jabidi, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan pembangunan RSUD Randudongkal. Sebaliknya, GRIB Jaya mendukung percepatan pembangunan rumah sakit tersebut karena dinilai penting bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

‎”Kami mendukung pembangunan RSUD Randudongkal. Yang kami minta adalah proses pengadaannya harus transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” tegasnya.

‎Usai berorasi, perwakilan massa diterima dalam audiensi oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Pemalang, Kusyanto, bersama jajaran Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan.

‎Dalam penjelasannya, Kusyanto membantah anggapan bahwa pemenang tender ditentukan berdasarkan penawaran harga terendah. Menurutnya, seluruh peserta wajib melalui serangkaian evaluasi yang meliputi administrasi, teknis, hingga kualifikasi.

‎Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang menetapkan pagu anggaran proyek sebesar Rp45 miliar. Seluruh penawaran yang berada di bawah pagu memang memenuhi syarat dari sisi harga, namun belum tentu memenuhi seluruh ketentuan administrasi.

‎”Penawaran di bawah pagu bukan jaminan menjadi pemenang. Semua peserta tetap harus lolos evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi sesuai dokumen pemilihan,” kata Kusyanto.

‎Ia mengungkapkan, perubahan pemenang terjadi setelah memasuki masa sanggah. Pada tahap tersebut, salah satu peserta mengajukan keberatan karena perusahaan yang semula ditetapkan sebagai pemenang, PT Kartikasari Manunggal Putra, diduga menggunakan personel inti yang sama pada proyek lain di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

‎Atas sanggahan tersebut, PBJ bersama Pokja melakukan klarifikasi kepada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Pekerjaan Umum.

‎Hasil klarifikasi menunjukkan personel inti yang diajukan memang digunakan pada dua proyek berbeda yang berjalan dalam waktu bersamaan. Kondisi tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan administrasi pengadaan sehingga perusahaan tersebut dinyatakan gugur.

‎Dengan demikian, pemenang tender dialihkan kepada peserta berikutnya yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.

‎Dalam audiensi itu, GRIB Jaya juga mempertanyakan selisih nilai penawaran sekitar Rp2,7 miliar antara perusahaan yang semula ditetapkan sebagai pemenang dengan perusahaan yang akhirnya memenangkan tender.

‎Menanggapi hal tersebut, Kusyanto kembali menegaskan bahwa mekanisme pengadaan pemerintah mengedepankan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan, bukan semata-mata mempertimbangkan harga penawaran terendah.

‎Audiensi berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian dan TNI. Setelah memperoleh penjelasan dari PBJ, massa membubarkan diri secara damai.

‎Pemkab Pemalang berharap penjelasan tersebut dapat memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan sesuai regulasi.(*)

The post GRIB Jaya Pemalang Gelar Aksi, Tuntut Transparansi Pergantian Pemenang Tender RSUD Randudongkal appeared first on Lambe Umpres.