The post BERITA VIDEO Aksi GRIB Jaya di Pemalang: KPK Jangan Sampai Letoy appeared first on Lambe Umpres.

‎Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan praktik jual beli jabatan dan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

‎Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan “KPK Selesaikan Tugasmu Jangan Pulang dengan Tangan Kosong” sebagai bentuk dukungan agar lembaga antirasuah mengembangkan penyidikan, tidak hanya pada dugaan pemerasan yang telah diproses.

‎Wakil Ketua I GRIB Jaya Kabupaten Pemalang, Jabidi, dalam orasinya menegaskan bahwa dugaan korupsi yang terjadi tidak dapat dipandang hanya sebagai kesalahan individu, melainkan diduga berkaitan dengan rusaknya sistem tata kelola pemerintahan daerah.

‎Menurutnya, dugaan praktik jual beli jabatan merupakan bentuk matinya sistem merit dalam birokrasi karena jabatan diduga diperoleh melalui transaksi, bukan berdasarkan kompetensi dan prestasi.

‎”Jika jabatan diperoleh dengan cara membeli, maka sangat mungkin jabatan itu digunakan untuk mengembalikan modal politik maupun modal ekonomi,” tegas Jabidi di hadapan peserta aksi.

‎Ia juga menyoroti dugaan jual beli proyek yang dinilai mencerminkan penyimpangan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang seharusnya dilaksanakan secara transparan, kompetitif, dan akuntabel.

‎Menurutnya, setiap proyek pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga setiap penyimpangan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat.

‎”Korupsi proyek bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghasilkan pembangunan yang tidak berkualitas serta pelayanan publik yang buruk,” ujarnya.

‎Dalam orasinya, Jabidi mengingatkan bahwa KPK sebelumnya telah menyampaikan perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan penerimaan atas proyek serta dugaan jual beli jabatan. Karena itu, ia meminta penyidikan tidak berhenti pada satu konstruksi hukum apabila ditemukan tindak pidana lain berdasarkan alat bukti.

‎GRIB Jaya juga mendesak KPK mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat, mulai dari pemberi, penerima, perantara, hingga pola transaksi yang terjadi sesuai dengan hasil penyidikan.

‎Selain itu, mereka menilai praktik jual beli jabatan mencederai aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini bekerja secara profesional dan berintegritas, karena promosi jabatan semestinya diberikan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan kemampuan membayar.

‎Jabidi mengatakan masyarakat Pemalang berhak mengetahui apakah dugaan praktik tersebut merupakan peristiwa yang berdiri sendiri atau telah menjadi pola dalam tata kelola pemerintahan daerah.

‎Ia menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi secara menyeluruh, bukan menjadi akhir dari proses penegakan hukum.

‎GRIB Jaya juga menyatakan menolak penegakan hukum yang tebang pilih. Mereka meminta siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum tanpa memandang jabatan, kedekatan politik, maupun kekuasaan.

‎Menurut Jabidi, kasus tersebut harus menjadi momentum memperbaiki sistem pemerintahan di Kabupaten Pemalang agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional.

‎”GRIB Jaya hadir bukan untuk menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan. Kami hanya ingin memastikan dugaan korupsi yang telah diungkap tidak berhenti di permukaan, tetapi diusut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.(*)

The post Bentangkan Spanduk “Jangan Pulang dengan Tangan Kosong”, GRIB Jaya Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pemalang appeared first on Lambe Umpres.

‎Berdasarkan informasi yang dihimpun, Anom saat itu bersama seorang perempuan bernama Ambar. Keduanya kemudian turut diamankan oleh tim penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

‎Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membenarkan adanya penangkapan tersebut. Namun, hingga kini KPK masih mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

‎Di waktu yang hampir bersamaan, istri sah Anom Widiyantoro juga diamankan oleh penyidik KPK di Pendopo Bupati Pemalang. Selanjutnya, ia dibawa ke Mapolres Pemalang untuk menjalani pemeriksaan.

‎Meski Anom Widiyantoro telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang tengah diusut, KPK belum memberikan penjelasan resmi mengenai identitas lengkap maupun keterlibatan Ambar dalam kasus tersebut.

‎Hingga berita ini diterbitkan, penyidik KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap seluruh pihak yang diamankan. KPK juga belum menyampaikan apakah Ambar memiliki keterkaitan langsung dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Pemalang atau hanya dimintai keterangan sebagai saksi.(*)

The post Siapa Ambar? Perempuan Bukan Istri Sah yang Bersama Bupati Pemalang di Hotel Saat OTT KPK appeared first on Lambe Umpres.

‎Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

‎Saat dikonfirmasi pada Rabu (29/7/2026), Supaat mengatakan pemeriksaan dimulai sekitar pukul 22.00 WIB. Ia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari penyidik, namun tidak mengingat jumlahnya karena proses pemeriksaan berlangsung cukup intensif.

‎”Pertanyaannya banyak, nggak ngitung. Lupa. Beliau punya data-data terus dikonfirmasi, modelnya seperti itu,” ujar Supaat.

‎Menurutnya, materi pemeriksaan berfokus pada mekanisme pengelolaan dana revitalisasi serta proses penunjukan dalam pelaksanaan proyek.

‎”Ya seputar dana revitalisasi bagaimana mekanismenya, kemudian dana penunjukan seperti apa mekanismenya, seperti itu,” katanya.

‎Supaat menegaskan bahwa selama menjabat, dirinya selalu mengingatkan seluruh bidang di Dindikpora Pemalang agar bekerja sesuai ketentuan dan tidak meminta persentase atau imbalan dari pelaksanaan proyek.

‎”Saya sampaikan tidak meminta apa-apa. Yang penting kerjakan sesuai aturan. Hal yang sudah direncanakan dilaksanakan, selesai, biar dinikmati masyarakat,” tegasnya.

‎Ia juga menyebut penyidik KPK telah memiliki data yang lengkap, sehingga setiap keterangan yang disampaikan dapat langsung dicocokkan dengan dokumen yang dimiliki penyidik.

‎Menurut Supaat, tidak menutup kemungkinan pemeriksaan akan berlanjut kepada jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Pemalang apabila penyidik membutuhkan keterangan tambahan.

‎Ketika ditanya mengenai siapa saja pejabat yang turut diperiksa dalam pemeriksaan tersebut, Supaat memilih tidak memberikan penjelasan. Ia mengaku mendapat pesan untuk tidak menyampaikan informasi terkait pihak-pihak lain yang diperiksa.

‎”Saya tidak tahu. Konsentrasi pada diri masing-masing, tidak memperhatikan orang lain, mengingat pekerjaan sendiri,” ungkapnya.

‎Diketahui, Supaat merupakan salah satu kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pemalang yang diperiksa dan kemudian diperbolehkan pulang oleh penyidik KPK. Selain dirinya, pada hari yang sama KPK juga memeriksa sejumlah kepala OPD lainnya serta istri Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, sebagai bagian dari pengembangan penyelidikan dalam kasus OTT tersebut.(*)

The post Kepala Dindikpora Pemalang Diperiksa KPK Terkait OTT Bupati Anom, Dicecar Soal Dana Revitalisasi appeared first on Lambe Umpres.

‎Perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala Puskesmas Mulyoharjo itu diamankan sekitar pukul 01.40 WIB. Setelah diamankan, Maenofie menjalani pemeriksaan awal di Mapolres Pemalang sebelum selanjutnya diberangkatkan menuju Gedung KPK di Jakarta.

‎Usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Pemalang, Maenofie keluar dengan pengawalan ketat petugas KPK. Ia tidak memberikan keterangan kepada awak media dan langsung diarahkan menuju kendaraan yang telah disiapkan untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta bersama pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut.

‎Sebelum diamankan, Maenofie sempat mengunggah aktivitas pribadinya melalui status WhatsApp. Ia membagikan foto seporsi mi goreng lengkap dengan telur dan sayuran.

‎Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan keterangan singkat, “Makmal paling enak.” tulisnya, Selasa (28/7/2026) sekitar pukul 19.39 WIB.

‎Unggahan itu menjadi sorotan karena dibuat hanya beberapa jam sebelum tim KPK menjemput dirinya di Rumah Dinas Bupati.

‎Sebelumnya, KPK membenarkan telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang berkembang menjadi operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, sebanyak 21 orang diamankan, terdiri atas lima orang di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan satu orang di Purworejo.

‎Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum menyampaikan secara rinci status hukum maupun peran masing-masing pihak yang diamankan, termasuk dr. Noor Faizah Maenofie. Lembaga antirasuah itu menyatakan akan memberikan penjelasan resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.(*)

The post Istri Bupati Pemalang Sempat Unggah Status Mi Goreng Sebelum Diamankan KPK appeared first on Lambe Umpres.

Dr. Imam Subiyanto menjelaskan, berdasarkan informasi yang berkembang, KPK saat ini tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, serta praktik jual beli jabatan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh proses hukum masih berjalan sehingga asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, apabila dugaan praktik jual beli jabatan tersebut terbukti di persidangan, maka tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merusak sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN). Jabatan publik, kata dia, seharusnya diberikan berdasarkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme, bukan melalui transaksi yang mencederai keadilan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dinilai memiliki dampak yang sangat luas. Tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan daerah, menurunkan kualitas pelayanan publik, hingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari perspektif hukum pidana, Dr. Imam Subiyanto menerangkan bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti, maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur mengenai tindak pidana suap, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, serta perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dengan ancaman pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan sesuai hasil pembuktian di persidangan.

Ia juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, memperluas digitalisasi pelayanan publik, menerapkan sistem merit secara konsisten dalam manajemen kepegawaian, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), DPRD, dan partisipasi aktif masyarakat.

“Korupsi dalam bentuk jual beli jabatan maupun penyimpangan pengadaan barang dan jasa merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena merusak sendi-sendi pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu. Namun demikian, seluruh pihak tetap wajib menghormati asas praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Momentum ini harus menjadi evaluasi menyeluruh agar Kabupaten Pemalang terbebas dari praktik korupsi yang berulang dan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Dr. Imam Subiyanto.

Kasus yang kini ditangani KPK diharapkan tidak hanya berujung pada proses penegakan hukum semata, tetapi juga menjadi titik balik bagi reformasi birokrasi di Kabupaten Pemalang guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.(*)

The post Dr. Imam Subiyanto Soroti OTT KPK di Pemalang: Momentum Benahi Tata Kelola Pemerintahan dan Berantas Korupsi appeared first on Lambe Umpres.

‎Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelidikan tertutup yang dilakukan tim antirasuah.

‎”Benar, bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi,” ujar Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (29/7/2026).

‎Ia menjelaskan, dari total 21 orang yang diamankan, lima orang ditangkap di Jakarta, 15 orang di Kabupaten Pemalang, dan satu orang lainnya di Kabupaten Purworejo.

‎Menurut Budi, lima orang yang berada di Jakarta saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Salah satu yang diperiksa adalah Bupati Pemalang.

‎Sementara itu, enam orang yang diamankan di Pemalang dan satu orang yang diamankan di Purworejo sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK.

‎Selain mengamankan para pihak yang diduga terlibat, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai lebih dari Rp2 miliar.

‎Budi mengungkapkan, operasi tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan yang melibatkan Bupati Pemalang dalam sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

‎”Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang,” katanya.

‎Tak hanya itu, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

‎Meski demikian, KPK belum mengungkap identitas seluruh pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara secara lengkap. Lembaga antirasuah itu masih melakukan pemeriksaan intensif sebelum menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.

‎Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu paling lama 1×24 jam untuk menetapkan status hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.(*)

The post OTT KPK: Bupati Pemalang dan 20 Orang Diamankan, Dugaan Korupsi Proyek hingga Jual Beli Jabatan Diselidiki appeared first on Lambe Umpres.

‎Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan yang memuat dugaan keterlibatan Fadia dalam pengaturan proyek pengadaan hingga penerimaan gratifikasi senilai Rp2,9 miliar.

‎Fadia tiba di Pengadilan Tipikor Semarang sekitar pukul 13.00 WIB dengan menggunakan mobil tahanan dan mendapat pengawalan dari jaksa. Berbeda dengan saat masih menjabat sebagai bupati, ia tampak mengenakan blazer hijau tua dipadukan celana hitam serta kerudung hitam yang disampirkan di kepala.

‎Saat memasuki ruang sidang, Fadia hanya melempar senyum kepada awak media tanpa memberikan pernyataan.

‎Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Semarang, perkara bernomor 54/Pid.Sus-TPK/2026/PN Smg dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB. Sidang dibuka sekitar pukul 13.04 WIB oleh majelis hakim yang dipimpin Dr. Rightmen MS Situmorang.

‎Mengawali persidangan, ketua majelis hakim menanyakan kondisi kesehatan terdakwa.

‎”Bagaimana kondisinya?” tanya hakim.

‎”Sehat Yang Mulia,” jawab Fadia.

‎Hakim kemudian menyampaikan agar persidangan dapat berlangsung dengan nyaman dan tertib.

‎Dalam dakwaannya, JPU KPK Agus Subagiyo menyebut Fadia diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana korupsi yang saling berkaitan. Ia didakwa mendirikan perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), yang kemudian mengikuti proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

‎Jaksa menyebut Fadia diduga mengarahkan bawahannya untuk memenangkan perusahaan tersebut dalam berbagai proyek pemerintah. Keuntungan yang diperoleh perusahaan selanjutnya diduga mengalir kembali kepada anggota keluarganya.

‎Selain itu, Fadia juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan total mencapai Rp2,9 miliar.

‎”Melakukan berbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri,” kata JPU KPK Agus Subagiyo saat membacakan dakwaan.

‎Menurut jaksa, tindak pidana tersebut dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui keterlibatan dalam pemborongan, pengadaan, hingga penyediaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.

‎Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan bahwa perusahaan keluarga Fadia memperoleh nilai proyek sekitar Rp46 miliar sepanjang 2023 hingga 2026. Dari nilai tersebut, sebagian keuntungan diduga dibagikan kepada sejumlah anggota keluarga, yakni:

• ‎Fadia Arafiq: Rp5,5 miliar.
• ‎
• ‎Suami Fadia, Ashraff: Rp1,1 miliar.
• ‎
• ‎Direktur PT RNB, Rul Bayatun: Rp2,3 miliar.
• ‎
• ‎Anak Fadia, Sabiq: Rp4,6 miliar.
• ‎
• ‎Anak Fadia, Mehnaz Na: Rp2,5 miliar.
• ‎
• ‎Penarikan tunai: Rp3 miliar.

‎Dalam perkara ini, Fadia telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ia dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

‎Sejumlah aset milik Fadia, termasuk kendaraan serta aset usaha, sebelumnya juga telah disita KPK sebagai bagian dari proses penyidikan.(*)

The post Sidang Perdana Fadia Arafiq Digelar, Jaksa Beberkan Dugaan Korupsi dan Gratifikasi Rp2,9 Miliar appeared first on Lambe Umpres.