The post BERITA VIDEO Aksi GRIB Jaya di Pemalang: KPK Jangan Sampai Letoy appeared first on Lambe Umpres.

‎Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan praktik jual beli jabatan dan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

‎Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan “KPK Selesaikan Tugasmu Jangan Pulang dengan Tangan Kosong” sebagai bentuk dukungan agar lembaga antirasuah mengembangkan penyidikan, tidak hanya pada dugaan pemerasan yang telah diproses.

‎Wakil Ketua I GRIB Jaya Kabupaten Pemalang, Jabidi, dalam orasinya menegaskan bahwa dugaan korupsi yang terjadi tidak dapat dipandang hanya sebagai kesalahan individu, melainkan diduga berkaitan dengan rusaknya sistem tata kelola pemerintahan daerah.

‎Menurutnya, dugaan praktik jual beli jabatan merupakan bentuk matinya sistem merit dalam birokrasi karena jabatan diduga diperoleh melalui transaksi, bukan berdasarkan kompetensi dan prestasi.

‎”Jika jabatan diperoleh dengan cara membeli, maka sangat mungkin jabatan itu digunakan untuk mengembalikan modal politik maupun modal ekonomi,” tegas Jabidi di hadapan peserta aksi.

‎Ia juga menyoroti dugaan jual beli proyek yang dinilai mencerminkan penyimpangan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang seharusnya dilaksanakan secara transparan, kompetitif, dan akuntabel.

‎Menurutnya, setiap proyek pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga setiap penyimpangan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat.

‎”Korupsi proyek bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghasilkan pembangunan yang tidak berkualitas serta pelayanan publik yang buruk,” ujarnya.

‎Dalam orasinya, Jabidi mengingatkan bahwa KPK sebelumnya telah menyampaikan perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan penerimaan atas proyek serta dugaan jual beli jabatan. Karena itu, ia meminta penyidikan tidak berhenti pada satu konstruksi hukum apabila ditemukan tindak pidana lain berdasarkan alat bukti.

‎GRIB Jaya juga mendesak KPK mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat, mulai dari pemberi, penerima, perantara, hingga pola transaksi yang terjadi sesuai dengan hasil penyidikan.

‎Selain itu, mereka menilai praktik jual beli jabatan mencederai aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini bekerja secara profesional dan berintegritas, karena promosi jabatan semestinya diberikan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan kemampuan membayar.

‎Jabidi mengatakan masyarakat Pemalang berhak mengetahui apakah dugaan praktik tersebut merupakan peristiwa yang berdiri sendiri atau telah menjadi pola dalam tata kelola pemerintahan daerah.

‎Ia menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi secara menyeluruh, bukan menjadi akhir dari proses penegakan hukum.

‎GRIB Jaya juga menyatakan menolak penegakan hukum yang tebang pilih. Mereka meminta siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum tanpa memandang jabatan, kedekatan politik, maupun kekuasaan.

‎Menurut Jabidi, kasus tersebut harus menjadi momentum memperbaiki sistem pemerintahan di Kabupaten Pemalang agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional.

‎”GRIB Jaya hadir bukan untuk menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan. Kami hanya ingin memastikan dugaan korupsi yang telah diungkap tidak berhenti di permukaan, tetapi diusut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.(*)

The post Bentangkan Spanduk “Jangan Pulang dengan Tangan Kosong”, GRIB Jaya Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pemalang appeared first on Lambe Umpres.

‎Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

‎Saat dikonfirmasi pada Rabu (29/7/2026), Supaat mengatakan pemeriksaan dimulai sekitar pukul 22.00 WIB. Ia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari penyidik, namun tidak mengingat jumlahnya karena proses pemeriksaan berlangsung cukup intensif.

‎”Pertanyaannya banyak, nggak ngitung. Lupa. Beliau punya data-data terus dikonfirmasi, modelnya seperti itu,” ujar Supaat.

‎Menurutnya, materi pemeriksaan berfokus pada mekanisme pengelolaan dana revitalisasi serta proses penunjukan dalam pelaksanaan proyek.

‎”Ya seputar dana revitalisasi bagaimana mekanismenya, kemudian dana penunjukan seperti apa mekanismenya, seperti itu,” katanya.

‎Supaat menegaskan bahwa selama menjabat, dirinya selalu mengingatkan seluruh bidang di Dindikpora Pemalang agar bekerja sesuai ketentuan dan tidak meminta persentase atau imbalan dari pelaksanaan proyek.

‎”Saya sampaikan tidak meminta apa-apa. Yang penting kerjakan sesuai aturan. Hal yang sudah direncanakan dilaksanakan, selesai, biar dinikmati masyarakat,” tegasnya.

‎Ia juga menyebut penyidik KPK telah memiliki data yang lengkap, sehingga setiap keterangan yang disampaikan dapat langsung dicocokkan dengan dokumen yang dimiliki penyidik.

‎Menurut Supaat, tidak menutup kemungkinan pemeriksaan akan berlanjut kepada jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Pemalang apabila penyidik membutuhkan keterangan tambahan.

‎Ketika ditanya mengenai siapa saja pejabat yang turut diperiksa dalam pemeriksaan tersebut, Supaat memilih tidak memberikan penjelasan. Ia mengaku mendapat pesan untuk tidak menyampaikan informasi terkait pihak-pihak lain yang diperiksa.

‎”Saya tidak tahu. Konsentrasi pada diri masing-masing, tidak memperhatikan orang lain, mengingat pekerjaan sendiri,” ungkapnya.

‎Diketahui, Supaat merupakan salah satu kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pemalang yang diperiksa dan kemudian diperbolehkan pulang oleh penyidik KPK. Selain dirinya, pada hari yang sama KPK juga memeriksa sejumlah kepala OPD lainnya serta istri Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, sebagai bagian dari pengembangan penyelidikan dalam kasus OTT tersebut.(*)

The post Kepala Dindikpora Pemalang Diperiksa KPK Terkait OTT Bupati Anom, Dicecar Soal Dana Revitalisasi appeared first on Lambe Umpres.

‎Perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala Puskesmas Mulyoharjo itu diamankan sekitar pukul 01.40 WIB. Setelah diamankan, Maenofie menjalani pemeriksaan awal di Mapolres Pemalang sebelum selanjutnya diberangkatkan menuju Gedung KPK di Jakarta.

‎Usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Pemalang, Maenofie keluar dengan pengawalan ketat petugas KPK. Ia tidak memberikan keterangan kepada awak media dan langsung diarahkan menuju kendaraan yang telah disiapkan untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta bersama pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut.

‎Sebelum diamankan, Maenofie sempat mengunggah aktivitas pribadinya melalui status WhatsApp. Ia membagikan foto seporsi mi goreng lengkap dengan telur dan sayuran.

‎Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan keterangan singkat, “Makmal paling enak.” tulisnya, Selasa (28/7/2026) sekitar pukul 19.39 WIB.

‎Unggahan itu menjadi sorotan karena dibuat hanya beberapa jam sebelum tim KPK menjemput dirinya di Rumah Dinas Bupati.

‎Sebelumnya, KPK membenarkan telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang berkembang menjadi operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, sebanyak 21 orang diamankan, terdiri atas lima orang di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan satu orang di Purworejo.

‎Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum menyampaikan secara rinci status hukum maupun peran masing-masing pihak yang diamankan, termasuk dr. Noor Faizah Maenofie. Lembaga antirasuah itu menyatakan akan memberikan penjelasan resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.(*)

The post Istri Bupati Pemalang Sempat Unggah Status Mi Goreng Sebelum Diamankan KPK appeared first on Lambe Umpres.

‎Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar.

‎Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan operasi tersebut berawal dari kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian berkembang menjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi.

‎”Benar, bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi,” kata Budi Prasetyo saat dihubungi, Rabu, 29 Juli 2026.

‎Budi menjelaskan, total terdapat 21 orang yang diamankan dalam rangkaian operasi tersebut. Dari jumlah itu, lima orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Kabupaten Pemalang, dan satu orang lainnya di Kabupaten Purworejo.

‎Lima orang yang diamankan di Jakarta saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Salah satu di antaranya adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

‎Sementara itu, lima belas orang serta satu orang yang diamankan di Purworejo sedang dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

‎”Untuk lima orang yang diamankan di Jakarta saat ini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, salah satunya adalah Bupati Pemalang,” ujar Budi.

‎Selain mengamankan para terduga, tim penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai dengan nilai lebih dari Rp2 miliar.

‎Menurut Budi, penyelidikan tertutup tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan Bupati Pemalang terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

‎Tak hanya itu, KPK juga menduga adanya penerimaan lain yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan.

‎”Adapun kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual beli jabatan,” jelasnya.

‎Hingga berita ini diterbitkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

‎Lalu siapa ke 20 orang tersebut yang diamankan KPK? Pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terkait nama 20 orang tersebut. Publik masih menunggu nama – nama yang ikut serta diamankan oleh lembaga anti rasuah.

The post Siapa 20 Orang Bersama Bupati Pemalang yang Terkena OTT, Ini Kata Jubir KPK appeared first on Lambe Umpres.

‎Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelidikan tertutup yang dilakukan tim antirasuah.

‎”Benar, bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi,” ujar Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (29/7/2026).

‎Ia menjelaskan, dari total 21 orang yang diamankan, lima orang ditangkap di Jakarta, 15 orang di Kabupaten Pemalang, dan satu orang lainnya di Kabupaten Purworejo.

‎Menurut Budi, lima orang yang berada di Jakarta saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Salah satu yang diperiksa adalah Bupati Pemalang.

‎Sementara itu, enam orang yang diamankan di Pemalang dan satu orang yang diamankan di Purworejo sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK.

‎Selain mengamankan para pihak yang diduga terlibat, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai lebih dari Rp2 miliar.

‎Budi mengungkapkan, operasi tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan yang melibatkan Bupati Pemalang dalam sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

‎”Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang,” katanya.

‎Tak hanya itu, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

‎Meski demikian, KPK belum mengungkap identitas seluruh pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara secara lengkap. Lembaga antirasuah itu masih melakukan pemeriksaan intensif sebelum menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.

‎Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu paling lama 1×24 jam untuk menetapkan status hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.(*)

The post OTT KPK: Bupati Pemalang dan 20 Orang Diamankan, Dugaan Korupsi Proyek hingga Jual Beli Jabatan Diselidiki appeared first on Lambe Umpres.