‎Apel yang diikuti jajaran aparatur pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat tersebut mengusung tema “Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangun Negeri”.

‎Sukirman mengatakan, peringatan Hari Jadi ke-404 harus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, loyalitas, sinergi, dan dedikasi seluruh pihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

‎“Momentum yang membahagiakan ini harus kita nikmati dengan jiwa yang penuh semangat dan kebahagiaan agar sinergi kita terus meningkat, begitu juga loyalitas dan dedikasi kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan,” ujar Sukirman.

‎Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, akademisi, komunitas, media massa, tokoh agama, generasi muda, serta seluruh lapisan masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan Kabupaten Pekalongan.

‎Ia menilai tema “Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangun Negeri” mencerminkan semangat untuk bangkit bersama sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif.

‎“Kita harus berkomitmen bersama untuk membangun Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang maju, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan,” tegasnya.

‎Pertumbuhan Ekonomi Pekalongan Capai 5,88 Persen

‎Dalam kesempatan tersebut, Sukirman memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Pekalongan sepanjang 2025.

‎Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tercatat mencapai 5,88 persen, meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka 5,08 persen.

‎Sementara itu, tingkat kemiskinan turun dari 8,95 persen pada 2024 menjadi 8,05 persen pada 2025. Jumlah penduduk miskin pada 2025 tercatat sekitar 73,80 ribu jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp538.371 per kapita per bulan.

‎Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 juga turun menjadi 3,24 persen, atau berkurang 0,06 poin persentase dibandingkan Agustus 2024.

‎Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,95 pada 2024 menjadi 72,71 pada 2025. Capaian tersebut menempatkan pembangunan manusia Kabupaten Pekalongan dalam kategori tinggi.

‎Infrastruktur Jadi Pekerjaan Rumah

‎Meski sejumlah indikator pembangunan menunjukkan peningkatan, Sukirman mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya persoalan infrastruktur, khususnya kondisi jalan.

‎“Tahun 2026 ini kita punya problem infrastruktur. Meskipun persoalan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Pekalongan, tetapi juga di Jawa Tengah dan berbagai daerah lainnya, kita tetap bertekad mengatasinya,” katanya.

‎Pemkab Pekalongan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar pada 2026 untuk penanganan infrastruktur jalan.

‎Sukirman berharap dukungan anggaran tersebut dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar penanganan infrastruktur dapat dilakukan secara berkelanjutan.

‎Selain jalan, Pemkab Pekalongan juga tengah menyelesaikan proses relokasi dan pembangunan Rumah Sakit Kraton dengan alokasi anggaran mencapai Rp196,6 miliar.

‎Menurut Sukirman, pembangunan rumah sakit tersebut kini telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai pada April 2027.

‎Pemkab Pekalongan juga terus mempersiapkan proses pemindahan rumah sakit, termasuk koordinasi jajaran terkait.

‎“Kemarin Pak Sekda beserta seluruh jajaran direksi Rumah Sakit Kraton terus berupaya melakukan proses pemindahan rumah sakit yang kita miliki ini,” ujarnya.

‎Menutup sambutannya, Sukirman menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan atas dukungan dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

‎Ia berharap semangat Hari Jadi ke-404 dapat semakin memperkuat persatuan dan gotong royong seluruh elemen masyarakat.

‎“Kajen bangkit!” seru Sukirman.

‎“Bangkit!” jawab para peserta apel.

‎Seruan tersebut menjadi simbol semangat bersama untuk menjadikan Kabupaten Pekalongan semakin maju, mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan serta pembangunan terbaik bagi masyarakat.(*)

The post Hari Jadi ke-404, Sukirman Ajak Seluruh Elemen Bersatu Bangun Kabupaten Pekalongan appeared first on Lambe Umpres.

‎Kepala Satpol PP Kabupaten Pekalongan, Wahyu Kuncoro, mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai dugaan aktivitas peredaran miras yang disebut berlangsung di sebuah bangunan rumah di wilayah Sragi.

‎Hal itu disampaikan Wahyu saat diwawancarai usai mengikuti upacara apel Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404, Selasa (25/8/2026).

‎“Kami sudah mendapatkan informasi ini. Pada saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polri karena peredaran miras ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan pelanggaran perda,” kata Wahyu.

‎Menurutnya, peredaran miras juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan meningkatkan kerawanan kriminalitas. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi lintas aparat.

‎“Kami lakukan koordinasi dengan Polres Pekalongan dan Polsek Sragi. Kita akan melakukan pemantauan dan kemungkinan kita lakukan operasi di lapangan secara insidentil,” ujarnya.

‎Satpol PP Akui Wilayah Pengawasan Luas

‎Wahyu juga menanggapi informasi bahwa dugaan aktivitas tersebut telah berlangsung cukup lama. Ia mengakui luasnya wilayah Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengawasan.

‎Menurutnya, ketika tidak ada pemberitaan maupun keluhan dari masyarakat, pengawasan di sejumlah wilayah masih mengandalkan kegiatan patroli. Kondisi tersebut memungkinkan adanya lokasi yang luput dari pemantauan.

‎“Wilayah yang kami ampu se-Kabupaten, ketika tidak ada ataupun tidak muncul pemberitaan atau tidak ada keluhan dari masyarakat, memang terus terang mengandalkan patroli saja. Kemungkinan akan ada daerah-daerah yang terlewat,” jelasnya.

‎Saat ini, Satpol PP Kabupaten Pekalongan memprioritaskan pengawasan di sejumlah wilayah dengan kepadatan penduduk dan jalur yang dinilai memiliki potensi permasalahan sosial.

‎Beberapa wilayah yang menjadi prioritas antara lain Kedungwuni, Kajen, Karanganyar, Wonopringgo hingga Buaran.

‎Selain dugaan peredaran miras, Satpol PP juga tengah melakukan penanganan terhadap sejumlah persoalan sosial lainnya, seperti anak jalanan, pengamen di lampu lalu lintas, hingga dugaan peredaran rokok ilegal.

‎Patroli dan operasi juga dilakukan terhadap sejumlah rumah kos yang berdasarkan aduan masyarakat diduga digunakan tidak sesuai ketentuan.

‎“Terus juga sudah kita lakukan pada beberapa daerah di Bojong, Talun maupun di Doro, warung-warung yang disinyalir ataupun ada aduan beroperasi sampai malam dan dimungkinkan ada minuman keras di situ,” ungkap Wahyu.

‎Tegaskan Tidak Ada Wilayah Istimewa

‎Terkait dugaan peredaran miras di Sragi, Wahyu memastikan wilayah tersebut juga akan menjadi perhatian Satpol PP. Ia menegaskan tidak ada wilayah yang mendapat perlakuan khusus dalam penegakan ketertiban umum.

‎“Kita akan tertibkan karena prinsip kami tidak ada daerah yang istimewa, yang bebas. Semua daerah sama saja,” tegasnya.

‎Wahyu juga mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha agar tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Ia menegaskan pemerintah tidak memiliki niat untuk mematikan kegiatan usaha masyarakat.

‎Namun, setiap kegiatan usaha harus memperhatikan ketertiban umum serta aspek legalitas dan perizinan.

‎“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah tidak pernah memiliki keinginan untuk mematikan usaha masyarakat. Namun demikian, juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan, yang pertama tentang ketertiban umum, kemudian yang kedua lebih utama terkait dengan perizinannya agar dijaga ataupun diproses dengan baik,” pungkasnya.(*)

The post Satpol PP Kabupaten Pekalongan Respons Dugaan Peredaran Miras di Sragi, Operasi Insidentil Disiapkan appeared first on Lambe Umpres.

‎Kegiatan yang digelar oleh Pemuda Sragi Peduli (PSP) tersebut berlangsung meriah sejak pagi. Antusiasme warga terlihat dari banyaknya peserta yang datang bersama keluarga untuk mengikuti jalan sehat sekaligus menikmati rangkaian hiburan rakyat.

‎Selain jalan sehat, panitia juga menyiapkan panggung hiburan yang menampilkan berbagai pertunjukan untuk masyarakat. Puluhan stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut meramaikan kegiatan, sehingga warga tidak hanya berolahraga, tetapi juga dapat menikmati beragam produk dan kuliner lokal.

‎Salah satu daya tarik utama acara adalah hadiah doorprize yang disediakan panitia. Sejumlah hadiah menarik dibagikan kepada peserta, dengan hadiah utama berupa sepeda motor, sepeda listrik, serta berbagai hadiah lainnya.

‎Ketua Pemuda Sragi Peduli sekaligus Ketua Panitia, Ari Kurniawan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi pemuda dalam memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat Sragi.

‎”Kami ingin menghadirkan kegiatan yang bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Jalan sehat ini bukan hanya untuk memperingati Hari Kemerdekaan, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi dan memperkuat rasa persatuan warga Sragi,” kata Ari.

‎Menurutnya, keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung ekonomi masyarakat lokal.

‎”Kami sengaja menyediakan stan UMKM agar pelaku usaha lokal bisa ikut merasakan manfaat dari kegiatan ini. Harapannya, acara seperti ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

‎Sementara itu, Camat Sragi Slamet Rianto mengapresiasi inisiatif Pemuda Sragi Peduli yang telah menggelar kegiatan dengan melibatkan masyarakat secara luas.

‎Ia menilai tingginya antusiasme warga menunjukkan semangat kebersamaan dan nasionalisme masyarakat Sragi masih terjaga dengan baik.

‎”Saya mengapresiasi teman-teman PSP yang telah menginisiasi kegiatan ini. Ribuan warga yang hadir menunjukkan bahwa semangat memperingati Hari Kemerdekaan masih sangat kuat di tengah masyarakat,” tutur Slamet Rianto.

‎Ia berharap kegiatan positif seperti jalan sehat dan hiburan rakyat dapat terus dilaksanakan pada momentum-momentum penting sebagai sarana mempererat hubungan antara masyarakat, pemerintah kecamatan, dan para pemuda.

‎Acara berlangsung tertib dan meriah hingga pengundian hadiah doorprize. Warga yang hadir tampak antusias menantikan pengumuman pemenang hadiah utama, sekaligus menikmati hiburan dan mengunjungi stan-stan UMKM yang tersedia di lokasi.(*)

The post Ribuan Warga Padati Jalan Sehat HUT ke-81 RI di Sragi Pekalongan, Doorprize Motor Jadi Daya Tarik appeared first on Lambe Umpres.

‎Kegiatan ini menjadi langkah Polres Pekalongan untuk membekali pelajar agar mampu mengikuti perkembangan teknologi AI sekaligus memahami cara menggunakannya secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

‎Dalam pelatihan tersebut, para pelajar diberikan berbagai materi mengenai pemanfaatan AI dalam kegiatan sehari-hari, khususnya untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan kreativitas. Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman terkait etika digital, keamanan siber, serta potensi risiko dari penggunaan teknologi kecerdasan artifisial.

‎Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si. melalui Kasubsi Penmas Sihumas Iptu Suwarti, S.H. mengatakan, pesatnya perkembangan AI perlu diiringi dengan kemampuan literasi digital yang memadai.

‎Menurutnya, pelajar merupakan kelompok yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi sehingga perlu mendapatkan pemahaman yang tepat agar tidak hanya mampu menggunakan AI, tetapi juga dapat mengenali risiko yang menyertainya.

‎“Teknologi AI memiliki banyak manfaat apabila digunakan secara bijak. Namun, di sisi lain juga terdapat berbagai risiko yang harus dipahami oleh para pelajar, mulai dari penyalahgunaan data, informasi palsu, penipuan digital hingga potensi kejahatan berbasis AI,” ujarnya.

‎Ia menambahkan, pemanfaatan AI harus dilakukan dengan tetap mengedepankan etika dan tanggung jawab. Para pelajar juga diingatkan untuk tidak langsung mempercayai seluruh informasi yang dihasilkan oleh AI.

‎Verifikasi terhadap informasi menjadi hal penting untuk memastikan kebenaran sebuah informasi, terutama di tengah semakin mudahnya teknologi digunakan untuk menghasilkan konten maupun informasi yang sulit dibedakan dari fakta.

‎Melalui Program Paham AI, Polres Pekalongan berharap para pelajar dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, aman, dan bertanggung jawab.

‎Edukasi tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan dunia pendidikan dalam membangun lingkungan digital yang sehat bagi generasi muda.

‎Kolaborasi antara Polri, sekolah, guru, orang tua, serta berbagai pihak terkait dinilai penting untuk mendampingi pelajar menghadapi perkembangan teknologi yang berlangsung begitu cepat.

‎Polres Pekalongan berkomitmen melanjutkan upaya peningkatan literasi digital masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Dengan pemahaman yang baik, teknologi AI diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar, berkarya, berinovasi, dan menghasilkan berbagai hal positif tanpa mengesampingkan aspek keamanan serta etika.(*)

The post Polres Pekalongan Bekali Pelajar SMAN 1 Bojong dengan Literasi dan Etika Penggunaan AI appeared first on Lambe Umpres.

‎Pengukuhan tersebut menjadi tonggak awal organisasi dalam memperkuat persatuan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kedungwuni.

‎Acara pengukuhan dihadiri sekitar 140 anggota Barakuda. Turut hadir Camat Kedungwuni Bambang Dwi Yuswanto, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir, Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Fatkhiana Dewi, perwakilan Satpol PP, serta jajaran Polres Pekalongan.

‎Ketua Umum Barakuda, Nunung Dwi Nugroho, mengatakan organisasi yang dipimpinnya ingin menjadi wadah yang membawa manfaat bagi masyarakat. Ia berharap Barakuda mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar dapat menjalankan amanah dengan baik.

‎”Harapan kami, masyarakat mau ikut membantu maupun memberikan masukan supaya kami bisa menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik. Dalam waktu dekat kami juga akan mengadakan berbagai perlombaan untuk anak-anak dalam rangka memeriahkan bulan Agustus,” kata Nunung.

‎Ia juga mengingatkan seluruh anggota agar tetap menjaga kekompakan dan selalu berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

‎Sementara itu, Camat Kedungwuni Bambang Dwi Yuswanto mengapresiasi kehadiran Barakuda yang selama ini dinilai aktif membantu berbagai kegiatan di wilayah Kecamatan Kedungwuni.

‎”Semoga pengukuhan ini semakin menyemangati rekan-rekan Barakuda untuk berkontribusi memberikan yang terbaik demi menciptakan suasana damai dan kondusif di Kedungwuni. Selama ini perannya sudah terlihat, mulai dari membantu menambal jalan rusak, penertiban pedagang hingga kegiatan kemasyarakatan lainnya,” ujarnya.

‎Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir menyampaikan pesan tegas kepada seluruh anggota Barakuda. Menurutnya, organisasi tersebut harus menjadi wadah persatuan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

‎”Ini adalah pertemuan para aktivis Kedungwuni dari berbagai latar belakang yang memiliki tujuan membangun Kedungwuni menjadi damai, sejahtera, indah, dan bersih. Jagalah nama baik organisasi, berjuanglah dengan ikhlas demi persatuan masyarakat, dan satu hal yang paling penting, jangan pernah menjadi preman,” tegas Abdul Munir.

‎Dengan dikukuhkannya Barakuda, diharapkan organisasi tersebut dapat terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mendukung pembangunan di Kecamatan Kedungwuni.(*)

The post Pengurus Paguyuban Barakuda Dikukuhkan, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan: Jangan Pernah Jadi Preman appeared first on Lambe Umpres.

‎Aksi pengecoran jalan dilakukan pada Minggu (26/7/2026). Perbaikan difokuskan pada ruas jalan sepanjang sekitar 75 meter dengan lebar 3 meter. Seluruh pembiayaan berasal dari hasil iuran masyarakat, sementara proses pengerjaan dilakukan secara kerja bakti.

‎Koordinator kegiatan, Nashorin, mengatakan keputusan memperbaiki jalan secara mandiri diambil setelah melihat kondisi jalan yang semakin memprihatinkan dan belum juga mendapat penanganan.

‎Menurutnya, jalan yang rusak berdampak langsung terhadap aktivitas warga, mulai dari distribusi hasil pertanian, mobilitas masyarakat, hingga keselamatan pengguna jalan.

‎”Karena belum ada perbaikan dari dinas terkait, masyarakat berinisiatif bergotong royong mengumpulkan dana dan tenaga agar jalan ini bisa kembali layak dilalui. Ini murni hasil kebersamaan warga,” ujar Nashorin.

‎Ia menambahkan, semangat gotong royong terlihat dari antusiasme warga yang tidak hanya menyumbang dana, tetapi juga ikut bekerja dalam proses pengecoran. Kebersamaan tersebut menjadi modal utama untuk mengatasi persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.

‎Meski sebagian ruas jalan telah berhasil diperbaiki, warga mengakui pekerjaan tersebut belum menyelesaikan seluruh persoalan infrastruktur di wilayah mereka.

‎Salah seorang warga, Taufik, mengatakan masih terdapat sejumlah titik jalan rusak di Kecamatan Doro yang memerlukan perhatian pemerintah.

‎”Perbaikan ini baru sebagian kecil. Kami berharap pemerintah dapat melanjutkan pembangunan jalan yang masih rusak agar masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman,” katanya.

‎Warga berharap upaya swadaya yang mereka lakukan dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pedesaan yang hingga kini masih menghadapi persoalan jalan rusak.*(sumber: Tribunbanyumas)

The post Swadaya Warga Jadi Solusi Jalan Rusak di Pekalongan, Masyarakat Wringin Agung Doro Kumpulkan Rp30 Juta untuk Cor Jalan appeared first on Lambe Umpres.

‎Komitmen itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, saat meresmikan kembali operasional JPL 126 yang menjadi akses penting penghubung Desa Tengengwetan dengan Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi.

‎Menurut Sukirman, dibukanya kembali perlintasan tersebut bukan akhir dari proses, melainkan awal untuk menghadirkan fasilitas yang lebih aman bagi masyarakat.

‎Pemerintah daerah, kata dia, akan berupaya melengkapi sarana penunjang keselamatan, mulai dari perbaikan pos penjagaan hingga penataan petugas jaga.

‎”Pos penjaga nanti akan kita dorong untuk diperbaiki. Kemudian palang keselamatan besinya dan yang tidak kalah penting adalah petugas yang berjaga. Semua ini sedang kami pikirkan agar mereka bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah,” katanya.

‎Ia menjelaskan, proses pembukaan kembali JPL 126 memerlukan waktu yang cukup panjang karena harus melalui berbagai tahapan sesuai regulasi Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Penutupan sebelumnya juga dilakukan sebagai langkah evaluasi setelah terjadi kecelakaan di lokasi tersebut.

‎Meski demikian, Sukirman mengapresiasi kesabaran masyarakat yang terus memperjuangkan dibukanya kembali akses tersebut melalui berbagai jalur komunikasi dengan pemerintah.

‎Bahkan, ia mengaku tersentuh ketika mengetahui warga bersedia bergotong royong mengumpulkan dana secara mandiri demi mengembalikan fungsi perlintasan yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat.

‎”Saya mendengar masyarakat siap urunan agar perlintasan ini bisa dibuka. Ini menjadi pengingat bagi kami bahwa pemerintah harus hadir memberikan pelayanan terbaik sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri untuk kebutuhan seperti ini,” ujarnya.

‎Selain pembangunan fisik, Sukirman menekankan bahwa aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Ia mengimbau seluruh pengguna jalan agar disiplin mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta tidak menerobos perlintasan ketika kereta api akan melintas.

‎Menurutnya, keberadaan petugas penjaga hanya berfungsi membantu mengatur lalu lintas, sementara keselamatan tetap menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

‎Ia juga meminta Kepala Desa Tengengwetan melakukan seleksi petugas penjaga dengan mengutamakan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesiapan menjalankan tugas demi mengurangi risiko kecelakaan.

‎Sementara itu, Kepala Desa Tengengwetan, Rahmat, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, PT KAI, serta seluruh pihak yang telah mendukung pembukaan kembali JPL 126.

‎Menurutnya, kembali beroperasinya perlintasan sebidang tersebut akan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga di Desa Tengengwetan dan wilayah sekitarnya.*

The post JPL 126 Tengengwetan Kembali Beroperasi, Pemkab Pekalongan Siapkan Pembenahan Infrastruktur dan Petugas Jaga appeared first on Lambe Umpres.

‎Aksi tersebut menuntut kejelasan tindak lanjut hasil kesepakatan audiensi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pekalongan terkait dugaan permasalahan di Desa Watusalam.

‎Selain meminta kejelasan penyelesaian perkara, massa juga mendesak agar Camat Buaran, Kepala Desa Watusalam, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Buaran dievaluasi. Namun, audiensi berakhir dengan sejumlah kesepakatan tanpa adanya keputusan pemberhentian kepala desa.

‎Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.45 WIB hingga 11.45 WIB itu diikuti sekitar 40 orang. Peserta berasal dari Desa Watusalam, Kecamatan Buaran; Desa Wuled, Kecamatan Tirto; Desa Sambung Jambu, Kecamatan Bojong; dan Desa Tangkil, Kecamatan Kedungwuni.

‎Usai menyampaikan aspirasi melalui orasi, perwakilan GEMPAR mengikuti audiensi bersama Camat Buaran Ali Akbar. Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pekalongan, Kapolsek Buaran AKP Sunarto, Kasi Trantib Kecamatan Buaran, Ketua BPD Desa Watusalam, serta perwakilan GEMPAR.

‎Dalam audiensi, perwakilan GEMPAR, Muh Ilyas Yusuf, mempertanyakan tindak lanjut hasil kesepakatan audiensi bersama Forkopimda Kabupaten Pekalongan pada 29 Mei 2026, khususnya mengenai pengembalian dana sebesar Rp100 juta yang diduga berkaitan dengan penyewaan tanah kas Desa Watusalam.

‎”Kami meminta agar Kepala Desa Watusalam diberhentikan apabila tidak melaksanakan isi berita acara yang telah disepakati bersama Bupati Pekalongan. Dalam berita acara tersebut jelas disebutkan bahwa apabila uang sebesar Rp100.000.000 belum dikembalikan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka harus ada tindakan tegas sesuai kesepakatan,” tegas Muh Ilyas Yusuf.

‎GEMPAR juga mempertanyakan mekanisme pengembalian dana yang dinilai tidak dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat dan perwakilan organisasi. Selain itu, mereka menyoroti peran BPD Desa Watusalam yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa.

‎Menanggapi tuntutan tersebut, Camat Buaran Ali Akbar menegaskan bahwa setiap langkah pemerintah kecamatan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‎”Kami tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap langkah maupun keputusan yang kami ambil harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan atau permintaan dari pihak mana pun,” ujarnya.

‎Ali Akbar menjelaskan, pihak kecamatan telah menjalankan kewenangannya dengan memberikan teguran kepada Kepala Desa Watusalam serta berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

‎Ia menegaskan, camat tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala desa secara langsung, melainkan hanya dapat menjalankan prosedur administratif sesuai mekanisme yang berlaku.

‎Sementara itu, Ketua BPD Desa Watusalam menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan fungsi pengawasan. Namun, BPD mengaku mengalami kendala karena tidak seluruh dokumen dan informasi diberikan oleh pemerintah desa. Selain itu, BPD juga belum menerima salinan resmi berita acara hasil audiensi sebelumnya sehingga masih perlu mempelajarinya sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

‎Dalam kesimpulan audiensi, Camat Buaran menyatakan belum dapat merekomendasikan pemberhentian Kepala Desa Watusalam karena belum terdapat dasar hukum maupun rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

‎Sebagai tindak lanjut, BPD Desa Watusalam diberikan waktu selama 14 hari kerja untuk mempelajari berita acara hasil kesepakatan audiensi antara Forkopimda Kabupaten Pekalongan dan GEMPAR sebagai dasar menentukan sikap terkait kemungkinan usulan pemberhentian kepala desa.

‎Sementara itu, GEMPAR menyatakan akan mengkaji hasil audiensi tersebut dan mempertimbangkan langkah lanjutan apabila tuntutan mereka belum memperoleh kepastian.

‎Perwakilan Badan Kesbangpol Kabupaten Pekalongan, Agus Alamsyah, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian aksi unjuk rasa dan audiensi berlangsung aman, tertib, serta kondusif. Kegiatan berakhir sekitar pukul 11.45 WIB dan seluruh peserta membubarkan diri dengan tertib.*(Akbar).

The post GEMPAR Geruduk Kantor Kecamatan Buaran Pekalongan, Ini Hasil Audiensi Terkait Dugaan Kasus Desa Watusalam appeared first on Lambe Umpres.