‎Sunyono menyampaikan pencalonannya sebagai bentuk keinginan untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kebandaran.

‎Hal tersebut disampaikan Sunyono saat ditemui di kediamannya, Rabu (26/8/2026), usai mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Kebandaran.

‎Dalam pencalonannya, Sunyono mengusung visi “Membangun Bersama Rakyat, Sejahtera Bersama Rakyat.”

‎Untuk mewujudkan visi tersebut, Sunyono menyiapkan sejumlah misi, di antaranya menjaga dan meningkatkan pemerintahan desa sebagai modal bagi peningkatan semangat kewirausahaan masyarakat.

‎Selain itu, ia juga berkomitmen meningkatkan jaminan bagi terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, damai, tertib, dan tenteram.

‎Menurut Sunyono, Desa Kebandaran memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Namun, potensi tersebut perlu digali secara bersama-sama dengan masyarakat.

‎“Potensi-potensi Desa Kebandaran itu sebenarnya banyak, tapi itu harus kita gali. Makanya kenapa saya mencantumkan misi membangun bersama rakyat,” kata Sunyono.

‎Ia menegaskan, apabila mendapat amanah sebagai kepala desa, dirinya ingin melibatkan masyarakat dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Desa Kebandaran.

‎“Setelah saya jadi kepala desa, saya bersama-sama dengan rakyat untuk menggali potensi-potensi Desa Kebandaran dan membangun desa agar masyarakat Kebandaran sejahtera,” ujarnya.

‎Sunyono menekankan bahwa kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk seluruh masyarakat Desa Kebandaran.

‎“Sejahtera itu bukan buat saya pribadi, tapi sejahtera untuk masyarakat Desa Kebandaran seluruhnya,” tegasnya.

‎Ingin Miliki Kewenangan Menentukan Kebijakan

‎Keputusan Sunyono maju dalam Pilkades 2026 juga tidak terlepas dari pengalamannya selama mengabdi sebagai perangkat desa.

‎Sebagai sekretaris desa, ia mengaku selama ini dapat menjalankan tugas dalam membantu pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan desa. Namun, menurutnya, posisi tersebut memiliki keterbatasan dalam menentukan kebijakan.

‎“Kalau kita sebagai sekretaris desa, kita memang mengabdi kepada masyarakat dan melaksanakan rencana kegiatan Pemerintah Desa Kebandaran, tapi sekretaris desa itu tidak mempunyai kebijakan,” ungkapnya.

‎Menurut Sunyono, sejumlah gagasan dan usulan yang dimilikinya membutuhkan kewenangan untuk dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan pembangunan desa.

‎“Jadi kita yang punya gagasan, kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membangun. Karena usulan-usulan itu tetap harus menyesuaikan dengan kebijakan kepala desa,” jelasnya.

‎Karena itu, ia terdorong untuk maju sebagai bakal calon kepala desa agar dapat memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan Desa Kebandaran.

‎Ia berharap, apabila dipercaya masyarakat, pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, tertib, dan semakin tertata.

‎Ajukan Cuti Sebelum Penetapan Calon

‎Terkait statusnya sebagai sekretaris desa, Sunyono menjelaskan bahwa untuk sementara dirinya masih menjalankan status sebagai perangkat desa.

‎Setelah mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa, ia mengajukan cuti kepada Kepala Desa Kebandaran.

‎“Untuk sementara, saya mendaftarkan diri dan ditetapkan sebagai bakal calon. Saya mengajukan cuti kepada Bapak Kepala Desa Kebandaran,” jelasnya.

‎Ia mengatakan, apabila nantinya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Kebandaran, dirinya akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai sekretaris desa sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Ajak Warga Jaga Persatuan

‎Menghadapi pesta demokrasi tingkat desa, Sunyono juga mengajak seluruh masyarakat Kebandaran untuk tetap menjaga persatuan dan silaturahmi.

‎Ia berharap perbedaan pilihan dalam Pilkades tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk saling bermusuhan maupun merusak hubungan kekeluargaan.

‎“Harapan saya bagi warga masyarakat Desa Kebandaran, dengan adanya pesta demokrasi seperti ini, harus menjalin silaturahmi. Jangan saling gontok-gontokan, saling meremehkan bakal calon, dan jangan sampai berantakan dengan keluarga karena beda pilihan,” tuturnya.

‎Menurutnya, menentukan pilihan dalam pemilihan kepala desa merupakan hak masing-masing warga.

‎“Pemilihan itu adalah hak masing-masing. Harapan saya, jaga silaturahmi dan jaga persatuan dan kesatuan demi Desa Kebandaran yang saya cintai,” pungkasnya.(*)

The post Sunyono Maju sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kebandaran, Usung Visi “Membangun Bersama Rakyat, Sejahtera Bersama Rakyat” appeared first on Lambe Umpres.

‎Cumul bersama rombongan tiba di Balai Desa Kebandaran sekitar pukul 09.00 WIB. Kedatangannya disambut antusias oleh warga dan para pendukung yang turut mengantarkan proses pendaftaran.

‎Diketahui, Cumul merupakan Kepala Desa Kebandaran yang masih menjabat. Pada Pilkades 2026, dirinya kembali mencalonkan diri untuk melanjutkan kepemimpinan di Desa Kebandaran.

‎Usai mengisi formulir pendaftaran bakal calon kepala desa, Cumul bersama rombongan kemudian melakukan long march menuju kediamannya.

‎Sepanjang perjalanan, para pendukung meneriakkan yel-yel dukungan, salah satunya “Lurahe Cumul, Lanjutkan”.

‎Pantauan di lokasi, mayoritas pendukung Cumul yang turut mengiringi pendaftaran merupakan kaum emak-emak. Mereka tampak antusias memberikan dukungan kepada Cumul yang kembali maju dalam Pilkades Kebandaran 2026.

‎Sesampainya di kediaman Cumul, suasana semakin meriah. Para emak-emak berjoget dan bergembira bersama. Antusiasme mereka semakin membara setelah musik dangdut remix diputar di halaman kediaman bakal calon kepala desa tersebut.

‎Para pendukung mengaku rela meninggalkan aktivitas dan pekerjaan mereka untuk hadir serta memberikan dukungan kepada Cumul yang kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Kebandaran.

‎Dukungan tersebut menunjukkan tingginya antusiasme warga dalam menyambut tahapan Pilkades Kebandaran 2026.(*)

The post Ratusan Warga Iringi Cumul Daftar Bakal Calon Kades Kebandaran, Emak-Emak Kompak Serukan “Lanjutkan” appeared first on Lambe Umpres.

‎Musdes dihadiri jajaran Pemerintah Kecamatan Bodeh, Pemerintah Desa Karangbrai, anggota BPD, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur terkait lainnya.

‎Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bodeh memberikan sosialisasi mengenai tahapan dan persyaratan pengisian anggota BPD.

‎Camat Bodeh Harinto melalui Pengadministrasi Tapem Kecamatan Bodeh, Budi Merginingsih, menjelaskan bahwa panitia pengisian keanggotaan BPD terdiri atas tujuh orang.

‎“Panitia terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi penjaringan dan penyaringan, seksi musyawarah, serta seksi umum dan perlengkapan,” kata Budi.

‎Ia menekankan pentingnya pemahaman panitia terhadap seluruh tahapan dan persyaratan pencalonan anggota BPD agar proses pengisian berjalan sesuai ketentuan.

‎“Bagi yang nanti dikukuhkan menjadi panitia pengisian keanggotaan BPD diharapkan mengerti tahapan dan syarat pencalonan pengisian keanggotaan BPD,” ujarnya.

‎Syarat Calon Anggota BPD

‎Dalam sosialisasi tersebut disampaikan sejumlah persyaratan pencalonan anggota BPD. Di antaranya berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah, memiliki pendidikan paling rendah SMP, serta bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.

‎Calon juga harus merupakan penduduk setempat dan telah berdomisili sekurang-kurangnya satu tahun, berkelakuan baik, serta memenuhi keterwakilan dari masing-masing dusun.

‎Selain itu, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD sekurang-kurangnya 30 persen.

‎Proses pemilihan anggota BPD dapat dilakukan melalui musyawarah dusun (musdus) maupun penetapan secara langsung sesuai mekanisme yang berlaku.

‎Setelah hasil pemilihan atau musyawarah ditetapkan, hasil tersebut disampaikan kepada kepala desa paling lambat tujuh hari setelah penetapan.

‎Selanjutnya, proses penetapan calon anggota BPD dijadwalkan pada 14 September 2026 di Kecamatan Bodeh. Adapun penerbitan keputusan atau SK Bupati dijadwalkan pada 27 September 2026, sedangkan peresmian anggota BPD dilakukan oleh Camat Bodeh.

‎Panitia Pengisian BPD Karangbrai Dikukuhkan

‎Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Karangbrai Mahalul Fahmi mengukuhkan susunan panitia pengisian anggota BPD Desa Karangbrai.

‎Susunan panitia terdiri atas Siti Rohimah sebagai Ketua, Abdul Jalal sebagai Wakil Ketua, Muhtarul Anam sebagai Sekretaris, dan Budi Santoso sebagai Bendahara.

‎Sementara itu, RS. Fakhrudin dipercaya sebagai Seksi Penjaringan dan Penyaringan, Nuridin sebagai Seksi Musyawarah, serta Slamet Fatoni sebagai Seksi Umum dan Perlengkapan.

‎Budi Merginingsih juga mengajak masyarakat Desa Karangbrai untuk menjaga kebersamaan selama seluruh tahapan pengisian anggota BPD berlangsung.

‎Pada kesempatan itu, ia turut memohon dukungan dan doa masyarakat agar Kecamatan Bodeh dapat sukses mengikuti kegiatan Kadarkum, yang akan diwakili oleh Kader Desa Kelangdepok.

‎Pengisian anggota BPD diharapkan dapat berjalan secara tertib, transparan, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan anggota BPD yang mampu menjalankan fungsi kelembagaan desa serta mewakili aspirasi masyarakat.(*)

The post Pengisian Anggota BPD Karangbrai 2026-2034 Dimulai, Ini Pesan Camat Bodeh untuk Panitia yang Dikukuhkan appeared first on Lambe Umpres.

‎Pengukuhan dipimpin Kepala Desa Payung, Turah Suparno, dan dihadiri jajaran Pemerintah Kecamatan Bodeh, Pemerintah Desa Payung, anggota BPD, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur terkait lainnya.

‎Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD untuk periode masa jabatan berikutnya. Dengan dikukuhkannya panitia, seluruh anggota secara resmi mendapat amanah untuk menjalankan rangkaian proses pengisian BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎Tahapan tersebut meliputi penyusunan jadwal, sosialisasi, penjaringan bakal calon, verifikasi persyaratan, hingga proses penetapan anggota BPD.

‎Dalam pelaksanaannya, panitia diminta mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Hal itu penting agar proses pengisian anggota BPD berjalan tertib, adil, demokratis, serta memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.

‎Camat Bodeh Harinto, melalui Kepala Seksi Tata Pemerintahan (Tapem), Khasan Bahri, menegaskan bahwa seluruh tahapan pengisian anggota BPD harus berpedoman pada aturan yang berlaku.

‎“Atas nama Pemerintah Kecamatan Bodeh, saya meminta panitia bekerja secara profesional, jujur, dan netral. Jangan sampai ada intervensi dalam setiap tahapan. Kita ingin menghasilkan anggota BPD yang berkualitas serta mampu bermitra dengan baik bersama Pemerintah Desa,” tegas Khasan.

‎Menurut Khasan, pembentukan panitia tersebut menjadi momentum penting bagi Desa Payung untuk membentuk kelembagaan BPD yang kuat dan demokratis.

‎BPD, kata dia, memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi representasi masyarakat desa, termasuk dalam menampung dan menyalurkan aspirasi warga.

‎Melalui pengukuhan tersebut, Pemerintah Desa Payung menegaskan komitmennya agar seluruh tahapan pengisian anggota BPD masa bakti 2026–2034 dapat dilaksanakan secara transparan dan sesuai regulasi.

‎Proses tersebut diharapkan menghasilkan anggota BPD yang berintegritas, mampu menyerap aspirasi masyarakat, serta dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

‎Susunan Panitia Pengisian BPD Desa Payung

‎Adapun susunan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Payung masa bakti 2026–2034 yang dikukuhkan terdiri atas:

‎- Ketua: Tarmono

‎- Wakil Ketua: Murnoto

‎- Sekretaris: Dahuri

‎- Bendahara: Utami

‎- Seksi Penjaringan dan Penyaringan: Hermi

‎- Seksi Musyawarah: Agus T.

‎- Seksi Umum dan Perlengkapan: Sukirno

‎Dengan terbentuknya panitia tersebut, proses pengisian anggota BPD Desa Payung diharapkan dapat berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(*)

The post Panitia Pengisian BPD Desa Payung Pemalang Dikukuhkan, Camat Bodeh Minta Proses Berjalan Jujur dan Tanpa Intervensi appeared first on Lambe Umpres.

‎Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dilakukan setelah Kepala Desa Pendowo sebelumnya meninggal dunia pada 12 Mei 2026. Dengan dilantiknya Khasan Basri, diharapkan seluruh pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan optimal tanpa mengganggu persiapan pelaksanaan Pilkades Serentak 2026.

‎Dalam sambutannya, Camat Bodeh Harinto menegaskan bahwa seorang Penjabat Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan program-program pemerintahan yang telah berjalan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan.

‎Selain itu, Harinto mengingatkan pentingnya menjaga netralitas menjelang Pilkades Serentak 2026. Ia meminta Penjabat Kepala Desa fokus menjalankan administrasi pemerintahan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mempersiapkan seluruh tahapan Pilkades sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

‎“Kami berharap Penjabat Kepala Desa dapat memperkuat koordinasi dengan BPD, Polsek, Koramil, dan Pemerintah Kecamatan sehingga roda pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik, aman, dan kondusif,” ujar Harinto.

‎Sementara itu, Khasan Basri menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai Penjabat Kepala Desa Pendowo.

‎Ia menegaskan komitmennya untuk mengabdi, menjaga stabilitas pemerintahan desa, menyukseskan Pilkades Serentak 2026, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

‎“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya siap mengabdi dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas desa, menyukseskan Pilkades 2026, serta terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Pendowo,” ungkap Khasan Basri.

‎Diketahui, selain menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Pendowo, Khasan Basri juga merupakan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Bodeh. Penunjukannya dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa hingga nantinya terpilih kepala desa definitif melalui Pilkades Serentak 2026.

‎Seluruh rangkaian prosesi pelantikan berlangsung aman, tertib, lancar, dan penuh suasana kekeluargaan. Momentum tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas pemerintahan Desa Pendowo menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak 2026.(*)

The post Khasan Basri Resmi Dilantik Jadi Pj Kepala Desa Pendowo, Camat Bodeh Tekankan Netralitas Jelang Pilkades 2026 appeared first on Lambe Umpres.

‎Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan sosialisasi pembentukan Panitia dan Tim Pengawas Pilkades Serentak di Desa Pendowo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jumat (24/7/2026) malam.

‎Dalam sambutannya, Iptu Santosa mengajak seluruh peserta menyatakan komitmen menjaga situasi tetap aman, damai, dan kondusif selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung.

‎”Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam proses Pilkades nanti apakah Bapak-Ibu sekalian bersedia tetap menjaga kamtibmas? Yang kedua, apakah tetap bersedia untuk rukun? Dan yang ketiga, apakah bersedia untuk tidak melanggar ketentuan tindak pidana yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Nomor 1 Tahun 2020,” ujar Iptu Santosa.

‎Ia menjelaskan, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkades yang telah mengalami tiga kali perubahan tersebut memuat berbagai ketentuan pidana yang wajib dipatuhi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades.

‎Menurutnya, terdapat 22 perbuatan yang dilarang dalam ketentuan tersebut dengan subjek hukum yang berbeda-beda, mulai dari masyarakat umum, petugas penyelenggara, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bakal calon dan calon kepala desa, panitia Pilkades hingga Tim Pengawas.

‎”Terutama bagi panitia maupun tim pengawas, nanti ketika mengikuti pembekalan dari tim kabupaten agar benar-benar dicermati. Jangan sampai melakukan perbuatan yang telah dilarang dalam peraturan tersebut,” tegasnya.

‎Kapolsek juga menegaskan bahwa kepolisian memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran pidana selama proses Pilkades berlangsung. Namun, ia berharap kondisi tersebut tidak terjadi karena seluruh masyarakat telah memiliki komitmen menjaga keamanan dan menaati aturan.

‎”Kalau semuanya berkomitmen menjaga kamtibmas, tetap rukun, dan tidak melakukan pelanggaran, tentu kami berharap tidak perlu ada penegakan hukum,” katanya.

‎Selain ketentuan pidana dalam Perda Pilkades, Iptu Santosa mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum lain yang berpotensi muncul selama tahapan Pilkades.

‎Ia mencontohkan tindakan penghinaan terhadap calon maupun warga lain, penyebaran berita bohong (hoaks), serta ujaran yang menyerang seseorang melalui media sosial dapat dijerat menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

‎”Misalnya menghina sesama warga, menghina calon kepala desa, atau menyebarkan berita bohong di media sosial. Walaupun tidak diatur secara khusus dalam Perda Pilkades, perbuatan tersebut tetap bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP maupun UU ITE,” jelasnya.

‎Melalui sosialisasi tersebut, Kapolsek berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi menciptakan Pilkades Serentak 2026 yang aman, damai, tertib, serta bebas dari konflik maupun pelanggaran hukum.*(SLAM)

The post Kapolsek Bodeh Ajak Warga Jaga Kamtibmas Saat Pilkades Serentak 2026, Ingatkan Ancaman Pidana Pelanggaran Perda appeared first on Lambe Umpres.

‎Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bodeh memastikan seluruh desa peserta Pilkades Serentak 2026 telah memiliki panitia penyelenggara dan tim pengawas sebagai bagian dari persiapan menuju pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 8 November 2026.

‎Mewakili Camat Bodeh Harinto, Kasi Tata Pemerintahan (Tapem) Kecamatan Bodeh, Khasan Basri, mengatakan sosialisasi di Desa Pendowo merupakan agenda terakhir dari tiga tahap sosialisasi yang telah dilaksanakan di sejumlah desa.

‎Menurutnya, tahap pertama meliputi Desa Longkeyang, Gunungbatu, Parunggalih, Jatiroyom, Kesesirejo, Jraganan, dan Payung. Tahap kedua dilaksanakan di Desa Babakan dan Kebandaran. Sedangkan tahap ketiga meliputi Desa Jatingarang, Kwasen, Karangbrai, Bodeh, Muncang, hingga ditutup di Desa Pendowo.

‎”Alhamdulillah seluruh rangkaian sosialisasi pembentukan panitia dan tim pengawas Pilkades di Kecamatan Bodeh telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya seluruh panitia agar memahami setiap tahapan yang telah dijadwalkan,” ujar Khasan.

‎Ia menjelaskan, terdapat empat tahapan utama dalam Pilkades Serentak 2026, yakni tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan kepala desa terpilih. Karena itu, panitia maupun tim pengawas diminta memahami seluruh jadwal agar pelaksanaan Pilkades berjalan sesuai ketentuan.

‎Khasan juga menegaskan bahwa proses pencalonan kepala desa tidak dipungut biaya apa pun oleh panitia.

‎Selain itu, ia mengingatkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mencalonkan diri sebagai kepala desa wajib mengundurkan diri dari statusnya sebagai PPPK setelah resmi ditetapkan sebagai calon.

‎Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan bahwa sistem pemungutan suara tetap menggunakan metode pencoblosan. Namun, surat suara akan memuat gambar masing-masing calon kepala desa, bukan lagi menggunakan simbol gambar palawija sebagaimana pada Pilkades terdahulu.

‎”Rencana pelantikan kepala desa terpilih dijadwalkan pada 16 Januari 2027,” tambahnya.

‎Sementara itu, Sekretaris Desa Pendowo, Amirudin, menyampaikan bahwa hingga kini jabatan Kepala Desa Pendowo masih kosong setelah kepala desa sebelumnya meninggal dunia pada 12 Mei 2026. Untuk sementara, pemerintahan desa akan dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa yang dijabat Khasan Basri.

‎Amirudin mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan dan menciptakan suasana yang aman selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung.

‎”Mari kita ciptakan Pilkades yang aman, damai, dan kondusif, karena masyarakat Desa Pendowo pada dasarnya masih satu keluarga dan bersaudara,” katanya.

‎Dalam kesempatan itu, Ketua BPD Desa Pendowo, Sobirin, mengukuhkan lima anggota Tim Pengawas Pilkades serta sepuluh anggota Panitia Pilkades Desa Pendowo yang akan bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan sesuai peraturan yang berlaku.

‎Dengan berakhirnya sosialisasi di Desa Pendowo, Pemerintah Kecamatan Bodeh menyatakan seluruh desa peserta Pilkades Serentak 2026 telah memasuki tahap persiapan teknis menuju pesta demokrasi desa yang akan digelar serentak pada November mendatang.(*)

The post Pemerintah Kecamatan Bodeh Tuntaskan Sosialisasi Pilkades Serentak 2026, Desa Pendowo Jadi Penutup appeared first on Lambe Umpres.