‎Musdes dihadiri jajaran Pemerintah Kecamatan Bodeh, Pemerintah Desa Karangbrai, anggota BPD, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur terkait lainnya.

‎Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bodeh memberikan sosialisasi mengenai tahapan dan persyaratan pengisian anggota BPD.

‎Camat Bodeh Harinto melalui Pengadministrasi Tapem Kecamatan Bodeh, Budi Merginingsih, menjelaskan bahwa panitia pengisian keanggotaan BPD terdiri atas tujuh orang.

‎“Panitia terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi penjaringan dan penyaringan, seksi musyawarah, serta seksi umum dan perlengkapan,” kata Budi.

‎Ia menekankan pentingnya pemahaman panitia terhadap seluruh tahapan dan persyaratan pencalonan anggota BPD agar proses pengisian berjalan sesuai ketentuan.

‎“Bagi yang nanti dikukuhkan menjadi panitia pengisian keanggotaan BPD diharapkan mengerti tahapan dan syarat pencalonan pengisian keanggotaan BPD,” ujarnya.

‎Syarat Calon Anggota BPD

‎Dalam sosialisasi tersebut disampaikan sejumlah persyaratan pencalonan anggota BPD. Di antaranya berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah, memiliki pendidikan paling rendah SMP, serta bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.

‎Calon juga harus merupakan penduduk setempat dan telah berdomisili sekurang-kurangnya satu tahun, berkelakuan baik, serta memenuhi keterwakilan dari masing-masing dusun.

‎Selain itu, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD sekurang-kurangnya 30 persen.

‎Proses pemilihan anggota BPD dapat dilakukan melalui musyawarah dusun (musdus) maupun penetapan secara langsung sesuai mekanisme yang berlaku.

‎Setelah hasil pemilihan atau musyawarah ditetapkan, hasil tersebut disampaikan kepada kepala desa paling lambat tujuh hari setelah penetapan.

‎Selanjutnya, proses penetapan calon anggota BPD dijadwalkan pada 14 September 2026 di Kecamatan Bodeh. Adapun penerbitan keputusan atau SK Bupati dijadwalkan pada 27 September 2026, sedangkan peresmian anggota BPD dilakukan oleh Camat Bodeh.

‎Panitia Pengisian BPD Karangbrai Dikukuhkan

‎Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Karangbrai Mahalul Fahmi mengukuhkan susunan panitia pengisian anggota BPD Desa Karangbrai.

‎Susunan panitia terdiri atas Siti Rohimah sebagai Ketua, Abdul Jalal sebagai Wakil Ketua, Muhtarul Anam sebagai Sekretaris, dan Budi Santoso sebagai Bendahara.

‎Sementara itu, RS. Fakhrudin dipercaya sebagai Seksi Penjaringan dan Penyaringan, Nuridin sebagai Seksi Musyawarah, serta Slamet Fatoni sebagai Seksi Umum dan Perlengkapan.

‎Budi Merginingsih juga mengajak masyarakat Desa Karangbrai untuk menjaga kebersamaan selama seluruh tahapan pengisian anggota BPD berlangsung.

‎Pada kesempatan itu, ia turut memohon dukungan dan doa masyarakat agar Kecamatan Bodeh dapat sukses mengikuti kegiatan Kadarkum, yang akan diwakili oleh Kader Desa Kelangdepok.

‎Pengisian anggota BPD diharapkan dapat berjalan secara tertib, transparan, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan anggota BPD yang mampu menjalankan fungsi kelembagaan desa serta mewakili aspirasi masyarakat.(*)

The post Pengisian Anggota BPD Karangbrai 2026-2034 Dimulai, Ini Pesan Camat Bodeh untuk Panitia yang Dikukuhkan appeared first on Lambe Umpres.

The post BERITA VIDEO Aksi GRIB Jaya di Pemalang: KPK Jangan Sampai Letoy appeared first on Lambe Umpres.

‎Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan praktik jual beli jabatan dan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

‎Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan “KPK Selesaikan Tugasmu Jangan Pulang dengan Tangan Kosong” sebagai bentuk dukungan agar lembaga antirasuah mengembangkan penyidikan, tidak hanya pada dugaan pemerasan yang telah diproses.

‎Wakil Ketua I GRIB Jaya Kabupaten Pemalang, Jabidi, dalam orasinya menegaskan bahwa dugaan korupsi yang terjadi tidak dapat dipandang hanya sebagai kesalahan individu, melainkan diduga berkaitan dengan rusaknya sistem tata kelola pemerintahan daerah.

‎Menurutnya, dugaan praktik jual beli jabatan merupakan bentuk matinya sistem merit dalam birokrasi karena jabatan diduga diperoleh melalui transaksi, bukan berdasarkan kompetensi dan prestasi.

‎”Jika jabatan diperoleh dengan cara membeli, maka sangat mungkin jabatan itu digunakan untuk mengembalikan modal politik maupun modal ekonomi,” tegas Jabidi di hadapan peserta aksi.

‎Ia juga menyoroti dugaan jual beli proyek yang dinilai mencerminkan penyimpangan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang seharusnya dilaksanakan secara transparan, kompetitif, dan akuntabel.

‎Menurutnya, setiap proyek pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga setiap penyimpangan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat.

‎”Korupsi proyek bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghasilkan pembangunan yang tidak berkualitas serta pelayanan publik yang buruk,” ujarnya.

‎Dalam orasinya, Jabidi mengingatkan bahwa KPK sebelumnya telah menyampaikan perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan penerimaan atas proyek serta dugaan jual beli jabatan. Karena itu, ia meminta penyidikan tidak berhenti pada satu konstruksi hukum apabila ditemukan tindak pidana lain berdasarkan alat bukti.

‎GRIB Jaya juga mendesak KPK mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat, mulai dari pemberi, penerima, perantara, hingga pola transaksi yang terjadi sesuai dengan hasil penyidikan.

‎Selain itu, mereka menilai praktik jual beli jabatan mencederai aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini bekerja secara profesional dan berintegritas, karena promosi jabatan semestinya diberikan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan kemampuan membayar.

‎Jabidi mengatakan masyarakat Pemalang berhak mengetahui apakah dugaan praktik tersebut merupakan peristiwa yang berdiri sendiri atau telah menjadi pola dalam tata kelola pemerintahan daerah.

‎Ia menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi secara menyeluruh, bukan menjadi akhir dari proses penegakan hukum.

‎GRIB Jaya juga menyatakan menolak penegakan hukum yang tebang pilih. Mereka meminta siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum tanpa memandang jabatan, kedekatan politik, maupun kekuasaan.

‎Menurut Jabidi, kasus tersebut harus menjadi momentum memperbaiki sistem pemerintahan di Kabupaten Pemalang agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional.

‎”GRIB Jaya hadir bukan untuk menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan. Kami hanya ingin memastikan dugaan korupsi yang telah diungkap tidak berhenti di permukaan, tetapi diusut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.(*)

The post Bentangkan Spanduk “Jangan Pulang dengan Tangan Kosong”, GRIB Jaya Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pemalang appeared first on Lambe Umpres.

‎Kapolsek Kandangserang Iptu Tamerin, S.H. mengatakan, laporan mengenai dugaan orang hilang diterima Polsek Kandangserang pada Senin (3/8/2026) malam melalui Bhabinkamtibmas Desa Gembong, Bripka Sugito.

‎Menurut keterangan keluarga, Waryun yang berprofesi sebagai petani biasanya sudah berada di rumah sebelum waktu Magrib. Namun pada hari itu ia tak kunjung pulang sehingga keluarga merasa khawatir dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

‎Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polri bersama TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, relawan, dan warga setempat melakukan pencarian di sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi keberadaan korban. Area persawahan, ladang, kawasan hutan, hingga aliran sungai di Desa Gembong menjadi sasaran pencarian.

‎Hingga Selasa sore sekitar pukul 18.00 WIB, upaya pencarian belum membuahkan hasil. Namun sekitar pukul 19.00 WIB, saat tim menghentikan sementara pencarian untuk beristirahat, keluarga menerima kabar bahwa Waryun telah kembali ke rumah.

‎Setelah dilakukan pemeriksaan, Waryun diketahui dalam kondisi sehat, dapat berkomunikasi dengan baik, serta tidak mengalami gangguan fisik maupun mental. Berdasarkan keterangan keluarga, korban juga tidak memiliki riwayat penyakit maupun gangguan kejiwaan.

‎Kapolsek Kandangserang Iptu Tamerin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pencarian. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan bukti kuatnya sinergi antara aparat dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

‎”Terima kasih kepada seluruh personel Polri, TNI, pemerintah desa, relawan, dan masyarakat yang telah bersama-sama melakukan pencarian. Alhamdulillah korban telah kembali ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Semoga kepedulian seperti ini terus terjaga demi membantu sesama,” ujarnya.

‎Kapolsek juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu segera melaporkan kepada aparat kepolisian atau perangkat desa apabila mengetahui adanya warga yang membutuhkan pertolongan. Langkah cepat dinilai sangat penting agar penanganan dapat dilakukan secara tepat dan terkoordinasi.(*)

The post Warga Desa Gembong Pekalongan yang Sempat Dilaporkan Hilang Kembali Pulang dengan Selamat appeared first on Lambe Umpres.

‎Pengukuhan tersebut menjadi tonggak awal organisasi dalam memperkuat persatuan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kedungwuni.

‎Acara pengukuhan dihadiri sekitar 140 anggota Barakuda. Turut hadir Camat Kedungwuni Bambang Dwi Yuswanto, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir, Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Fatkhiana Dewi, perwakilan Satpol PP, serta jajaran Polres Pekalongan.

‎Ketua Umum Barakuda, Nunung Dwi Nugroho, mengatakan organisasi yang dipimpinnya ingin menjadi wadah yang membawa manfaat bagi masyarakat. Ia berharap Barakuda mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar dapat menjalankan amanah dengan baik.

‎”Harapan kami, masyarakat mau ikut membantu maupun memberikan masukan supaya kami bisa menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik. Dalam waktu dekat kami juga akan mengadakan berbagai perlombaan untuk anak-anak dalam rangka memeriahkan bulan Agustus,” kata Nunung.

‎Ia juga mengingatkan seluruh anggota agar tetap menjaga kekompakan dan selalu berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

‎Sementara itu, Camat Kedungwuni Bambang Dwi Yuswanto mengapresiasi kehadiran Barakuda yang selama ini dinilai aktif membantu berbagai kegiatan di wilayah Kecamatan Kedungwuni.

‎”Semoga pengukuhan ini semakin menyemangati rekan-rekan Barakuda untuk berkontribusi memberikan yang terbaik demi menciptakan suasana damai dan kondusif di Kedungwuni. Selama ini perannya sudah terlihat, mulai dari membantu menambal jalan rusak, penertiban pedagang hingga kegiatan kemasyarakatan lainnya,” ujarnya.

‎Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir menyampaikan pesan tegas kepada seluruh anggota Barakuda. Menurutnya, organisasi tersebut harus menjadi wadah persatuan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

‎”Ini adalah pertemuan para aktivis Kedungwuni dari berbagai latar belakang yang memiliki tujuan membangun Kedungwuni menjadi damai, sejahtera, indah, dan bersih. Jagalah nama baik organisasi, berjuanglah dengan ikhlas demi persatuan masyarakat, dan satu hal yang paling penting, jangan pernah menjadi preman,” tegas Abdul Munir.

‎Dengan dikukuhkannya Barakuda, diharapkan organisasi tersebut dapat terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mendukung pembangunan di Kecamatan Kedungwuni.(*)

The post Pengurus Paguyuban Barakuda Dikukuhkan, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan: Jangan Pernah Jadi Preman appeared first on Lambe Umpres.

‎Berdasarkan informasi yang dihimpun, Anom saat itu bersama seorang perempuan bernama Ambar. Keduanya kemudian turut diamankan oleh tim penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

‎Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membenarkan adanya penangkapan tersebut. Namun, hingga kini KPK masih mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

‎Di waktu yang hampir bersamaan, istri sah Anom Widiyantoro juga diamankan oleh penyidik KPK di Pendopo Bupati Pemalang. Selanjutnya, ia dibawa ke Mapolres Pemalang untuk menjalani pemeriksaan.

‎Meski Anom Widiyantoro telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang tengah diusut, KPK belum memberikan penjelasan resmi mengenai identitas lengkap maupun keterlibatan Ambar dalam kasus tersebut.

‎Hingga berita ini diterbitkan, penyidik KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap seluruh pihak yang diamankan. KPK juga belum menyampaikan apakah Ambar memiliki keterkaitan langsung dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Pemalang atau hanya dimintai keterangan sebagai saksi.(*)

The post Siapa Ambar? Perempuan Bukan Istri Sah yang Bersama Bupati Pemalang di Hotel Saat OTT KPK appeared first on Lambe Umpres.

‎Perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala Puskesmas Mulyoharjo itu diamankan sekitar pukul 01.40 WIB. Setelah diamankan, Maenofie menjalani pemeriksaan awal di Mapolres Pemalang sebelum selanjutnya diberangkatkan menuju Gedung KPK di Jakarta.

‎Usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Pemalang, Maenofie keluar dengan pengawalan ketat petugas KPK. Ia tidak memberikan keterangan kepada awak media dan langsung diarahkan menuju kendaraan yang telah disiapkan untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta bersama pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut.

‎Sebelum diamankan, Maenofie sempat mengunggah aktivitas pribadinya melalui status WhatsApp. Ia membagikan foto seporsi mi goreng lengkap dengan telur dan sayuran.

‎Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan keterangan singkat, “Makmal paling enak.” tulisnya, Selasa (28/7/2026) sekitar pukul 19.39 WIB.

‎Unggahan itu menjadi sorotan karena dibuat hanya beberapa jam sebelum tim KPK menjemput dirinya di Rumah Dinas Bupati.

‎Sebelumnya, KPK membenarkan telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang berkembang menjadi operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, sebanyak 21 orang diamankan, terdiri atas lima orang di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan satu orang di Purworejo.

‎Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum menyampaikan secara rinci status hukum maupun peran masing-masing pihak yang diamankan, termasuk dr. Noor Faizah Maenofie. Lembaga antirasuah itu menyatakan akan memberikan penjelasan resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.(*)

The post Istri Bupati Pemalang Sempat Unggah Status Mi Goreng Sebelum Diamankan KPK appeared first on Lambe Umpres.

‎Korban ditemukan sekitar pukul 07.15 WIB. Penemuan tersebut bermula saat seorang warga, Surajak (60), hendak mengecek sawah miliknya yang baru dialiri air pada malam sebelumnya. Ketika tiba di petak tengah sawah, ia melihat bagian tubuh yang diduga merupakan kaki manusia.

‎Terkejut dengan temuan itu, Surajak segera memanggil warga sekitar dan melaporkannya kepada Kepala Desa Kalipancur. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian.

‎Mendapat laporan dari masyarakat, personel Unit Samapta, Tim Inafis Satreskrim Polres Pekalongan, serta anggota Polsek Bojong langsung mendatangi lokasi kejadian. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan area, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi.

‎Polisi juga berkoordinasi dengan Puskesmas Bojong dan PMI untuk mengevakuasi jenazah. Selanjutnya, korban dibawa ke RSUD Kraton guna menjalani autopsi sebagai bagian dari penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kematiannya.

‎Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf melalui Kasat Reskrim AKP Fauzi Surya Chandra mengatakan, pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan penemuan mayat tersebut.

‎”Pagi ini kami menerima informasi adanya penemuan seorang laki-laki di area sawah belakang SD. Berdasarkan keterangan sementara dari para saksi, korban diketahui pada sore sebelumnya berada di lokasi untuk menjaga perangkap belut miliknya. Saat ini kami masih mendalami apakah terdapat keterkaitan dengan dugaan tindak pidana atau penyebab lainnya,” ujar AKP Fauzi.

‎Dalam proses olah TKP, petugas juga mengamankan sejumlah barang yang ditemukan di sekitar lokasi, di antaranya batang celurit tanpa mata pisau dan sebuah batu yang akan dijadikan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan.

‎AKP Fauzi menegaskan, hingga saat ini penyebab kematian korban belum dapat dipastikan karena kondisi jasad saat ditemukan sebagian besar tertutup lumpur sawah.

‎”Kami telah melakukan olah TKP, meminta keterangan para saksi, berkoordinasi dengan tenaga medis, serta mengevakuasi jenazah ke RSUD Kraton untuk dilakukan autopsi. Saat ini penyebab kematian korban masih dalam proses penyelidikan, sehingga kami mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu hasil pemeriksaan resmi dari pihak kepolisian,” tegasnya.

‎Ia menjelaskan, pemeriksaan awal di lokasi sangat terbatas karena posisi korban ditemukan terlentang dengan sebagian besar tubuh tertutup lumpur. Oleh sebab itu, hasil autopsi akan menjadi dasar utama dalam mengungkap penyebab kematian secara ilmiah.

‎Hingga berita ini ditulis, Satreskrim Polres Pekalongan bersama Polsek Bojong masih terus mengumpulkan keterangan para saksi serta mendalami barang bukti yang ditemukan di lokasi. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada aparat kepolisian.*

The post Perangkat Desa Kalipancur Ditemukan Meninggal di Sawah Bojong Pekalongan, Polisi Selidiki Penyebab Kematian appeared first on Lambe Umpres.

‎Penggerebekan itu dilakukan lantaran dinilai sangat meresahkan karena dapat disalahgunakan dan berdampak buruk terhadap generasi muda, Pelajar serta keamanan lingkungan.

‎Dari penggrebekan tersebutut, ratusan butir pil dan handphone diamankan. Kedua pria tersebut sempat diamankan  di balai desa setempat sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian.

https://vt.tiktok.com/ZSXoSyaKX/

‎Berdasarkan informasi dari warga, transaksi obat-obatan tersebut dilakukan di sebuah warung dan aktivitas ini dikoordinir oleh oknum yang berasal dari Aceh.

‎Warga berharap Aparat Penegak Hukum, BPOM, dan instansi terkait segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan praktik peredaran obat daftar G tersebut dan memproses pengedar tersebut sesuai hukum yang berlaku.

‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut.(*)

The post Dua Pria Digerebek Warga, Diduga Edarkan Obat Jenis Golongan G di Randudongkal Pemalang appeared first on Lambe Umpres.

‎Aksi tersebut menuntut kejelasan tindak lanjut hasil kesepakatan audiensi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pekalongan terkait dugaan permasalahan di Desa Watusalam.

‎Selain meminta kejelasan penyelesaian perkara, massa juga mendesak agar Camat Buaran, Kepala Desa Watusalam, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Buaran dievaluasi. Namun, audiensi berakhir dengan sejumlah kesepakatan tanpa adanya keputusan pemberhentian kepala desa.

‎Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.45 WIB hingga 11.45 WIB itu diikuti sekitar 40 orang. Peserta berasal dari Desa Watusalam, Kecamatan Buaran; Desa Wuled, Kecamatan Tirto; Desa Sambung Jambu, Kecamatan Bojong; dan Desa Tangkil, Kecamatan Kedungwuni.

‎Usai menyampaikan aspirasi melalui orasi, perwakilan GEMPAR mengikuti audiensi bersama Camat Buaran Ali Akbar. Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pekalongan, Kapolsek Buaran AKP Sunarto, Kasi Trantib Kecamatan Buaran, Ketua BPD Desa Watusalam, serta perwakilan GEMPAR.

‎Dalam audiensi, perwakilan GEMPAR, Muh Ilyas Yusuf, mempertanyakan tindak lanjut hasil kesepakatan audiensi bersama Forkopimda Kabupaten Pekalongan pada 29 Mei 2026, khususnya mengenai pengembalian dana sebesar Rp100 juta yang diduga berkaitan dengan penyewaan tanah kas Desa Watusalam.

‎”Kami meminta agar Kepala Desa Watusalam diberhentikan apabila tidak melaksanakan isi berita acara yang telah disepakati bersama Bupati Pekalongan. Dalam berita acara tersebut jelas disebutkan bahwa apabila uang sebesar Rp100.000.000 belum dikembalikan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka harus ada tindakan tegas sesuai kesepakatan,” tegas Muh Ilyas Yusuf.

‎GEMPAR juga mempertanyakan mekanisme pengembalian dana yang dinilai tidak dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat dan perwakilan organisasi. Selain itu, mereka menyoroti peran BPD Desa Watusalam yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa.

‎Menanggapi tuntutan tersebut, Camat Buaran Ali Akbar menegaskan bahwa setiap langkah pemerintah kecamatan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‎”Kami tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap langkah maupun keputusan yang kami ambil harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan atau permintaan dari pihak mana pun,” ujarnya.

‎Ali Akbar menjelaskan, pihak kecamatan telah menjalankan kewenangannya dengan memberikan teguran kepada Kepala Desa Watusalam serta berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

‎Ia menegaskan, camat tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala desa secara langsung, melainkan hanya dapat menjalankan prosedur administratif sesuai mekanisme yang berlaku.

‎Sementara itu, Ketua BPD Desa Watusalam menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan fungsi pengawasan. Namun, BPD mengaku mengalami kendala karena tidak seluruh dokumen dan informasi diberikan oleh pemerintah desa. Selain itu, BPD juga belum menerima salinan resmi berita acara hasil audiensi sebelumnya sehingga masih perlu mempelajarinya sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

‎Dalam kesimpulan audiensi, Camat Buaran menyatakan belum dapat merekomendasikan pemberhentian Kepala Desa Watusalam karena belum terdapat dasar hukum maupun rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

‎Sebagai tindak lanjut, BPD Desa Watusalam diberikan waktu selama 14 hari kerja untuk mempelajari berita acara hasil kesepakatan audiensi antara Forkopimda Kabupaten Pekalongan dan GEMPAR sebagai dasar menentukan sikap terkait kemungkinan usulan pemberhentian kepala desa.

‎Sementara itu, GEMPAR menyatakan akan mengkaji hasil audiensi tersebut dan mempertimbangkan langkah lanjutan apabila tuntutan mereka belum memperoleh kepastian.

‎Perwakilan Badan Kesbangpol Kabupaten Pekalongan, Agus Alamsyah, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian aksi unjuk rasa dan audiensi berlangsung aman, tertib, serta kondusif. Kegiatan berakhir sekitar pukul 11.45 WIB dan seluruh peserta membubarkan diri dengan tertib.*(Akbar).

The post GEMPAR Geruduk Kantor Kecamatan Buaran Pekalongan, Ini Hasil Audiensi Terkait Dugaan Kasus Desa Watusalam appeared first on Lambe Umpres.