Pelantikan tersebut mencakup jabatan Sekretaris Disdukcapil, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, serta Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Pengangkatan ketiga pejabat ini didasarkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri serta persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Adapun pejabat yang dilantik yakni, Rosi Alfon Nugroho sebagai Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Pemalang. Sebelumnya, Rosi menjabat Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Selanjutnya, Maksudi dipercaya mengemban jabatan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, setelah sebelumnya bertugas sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda di Disdukcapil Kabupaten Pemalang.

Sementara itu,Novi Lailatul Faroh dilantik sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Sebelum mendapatkan amanah baru tersebut, Novi menjabat sebagai Penyuluh Sosial Muda pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

Pelantikan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan penilaian kinerja pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan pengisian jabatan tersebut, diharapkan roda organisasi Disdukcapil Kabupaten Pemalang semakin optimal dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah secara profesional, meningkatkan koordinasi internal, serta mendorong pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.

Peningkatan kinerja Disdukcapil menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan hak administrasi masyarakat, mulai dari pengurusan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), akta kelahiran, akta kematian, hingga dokumen pencatatan sipil lainnya. Karena itu, penempatan pejabat sesuai tanggung jawabnya diharapkan berdampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pemalang.

The post Plt Bupati Nurkholes Lantik Tiga Pejabat Administrator Disdukcapil Pemalang, Dorong Peningkatan Pelayanan Publik appeared first on Lambe Umpres.

Hal tersebut disampaikan Nurkholes saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Pembina Puskesmas dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Persiapan Akreditasi Puskesmas di Ruang Lingga, Hotel Regina, Pemalang, Rabu (21/10/2026).

Usai kegiatan, Nurkholes berpesan agar tenaga kesehatan senantiasa mengedepankan sikap ramah dan memberikan pelayanan dengan senyum. Menurutnya, masyarakat harus merasa nyaman dan tidak takut ketika datang ke fasilitas kesehatan. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya melalui pemenuhan standar administrasi, tetapi juga harus diwujudkan dalam pengalaman pelayanan yang baik bagi pasien.

Selain peningkatan pelayanan, Nurkholes mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang untuk lebih mengintensifkan upaya promotif melalui edukasi kepada masyarakat. Kesadaran menjaga kesehatan sejak dini perlu terus dibangun agar masyarakat mampu menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pencegahan penyakit sebelum membutuhkan pengobatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Wiji Mulyati, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi Tim Pembina Puskesmas agar mampu melaksanakan pembinaan serta pendampingan secara optimal. Materi pembinaan meliputi manajemen puskesmas, integrasi layanan primer, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta persiapan akreditasi puskesmas.

Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 Oktober 2026, dengan melibatkan 25 peserta dari Tim Pembina Puskesmas Kabupaten Pemalang. Peserta terdiri atas Sekretaris Dinas Kesehatan, para kepala bidang, serta tim kerja dari masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

Kegiatan tersebut menghadirkan dr. Cahyono dari Jakarta sebagai narasumber serta Nasir, fasilitator manajemen puskesmas dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Melalui pelatihan ini, tim pembina diharapkan semakin siap memberikan pendampingan kepada puskesmas dalam memenuhi standar mutu, meningkatkan keselamatan pasien, dan mempersiapkan proses akreditasi.

Peningkatan kapasitas tim pembina diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pemalang. Dengan pembinaan yang berkesinambungan, puskesmas diharapkan tidak hanya memenuhi standar akreditasi, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang profesional, humanis, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

The post Plt Bupati Nurkholes Tekankan Mutu Pelayanan Puskesmas, Utamakan Keramahan dan Edukasi Kesehatan appeared first on Lambe Umpres.

Plt. Bupati Pemalang, Nurkholes, mendorong keterlibatan guru, kepala sekolah, orang tua murid, dinas pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa.

Komitmen tersebut disampaikan Nurkholes saat menghadiri kegiatan “Ngopi Bareng bersama Tokoh Pendidikan Kabupaten Pemalang”, didampingi istrinya, Sri Indah Lestari, di halaman belakang Gedung PGRI Pemalang, Sabtu (17/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum diskusi untuk membahas persoalan perundungan sekaligus merumuskan langkah penanganan yang melibatkan berbagai pihak.

Nurkholes menegaskan, penanganan bullying tidak cukup hanya melalui penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga membutuhkan pembenahan sistem pendidikan dan penguatan pengawasan di lingkungan sekolah.

Menurutnya, persoalan perundungan harus diselesaikan secara menyeluruh melalui kerja sama antara pemerintah daerah, PGRI, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat.

“Persoalan bullying yang ada di Pemalang saat ini harus kita selesaikan dengan tuntas. Tidak bisa hanya PGRI dan para guru yang menyelesaikan, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Nurkholes.

Ia menjelaskan, berbagai masukan dari orang tua korban, guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.

Terlebih, kasus perundungan dapat melibatkan pihak di luar sekolah sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor agar penanganannya lebih efektif.

Sebagai langkah lanjutan, “Pemkab Pemalang berencana membentuk kelompok kerja (pokja) dan satuan tugas (satgas)” untuk mendukung pencegahan dan penanganan bullying. Pemerintah daerah juga berencana memenuhi kebutuhan infrastruktur pendukung demi menciptakan sekolah yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang siswa.

Forum Ngopi Bareng yang direncanakan berlangsung hingga Desember mendatang diharapkan menjadi wadah pembahasan regulasi dan penyusunan langkah konkret dalam menangani perundungan.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Pemalang, Sugiyanto, mengingatkan warga PGRI mengenai kedudukan Plt. Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Ia menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian, mulai dari pengangkatan, pemindahan, promosi, pemberhentian, hingga pensiun. Karena itu, ia berharap seluruh warga PGRI menghormati dan mematuhi ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Mualip, menambahkan bahwa PGRI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai organisasi ketenagakerjaan dan organisasi perjuangan yang memperjuangkan kepentingan guru.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua PGRI Kabupaten Pemalang, Slamet, beserta jajaran pengurus cabang PGRI se-Kabupaten Pemalang.

Melalui sinergi PGRI dan Pemkab Pemalang, upaya pencegahan serta penanganan perundungan diharapkan semakin terarah, sehingga setiap siswa memperoleh perlindungan dan dapat belajar dalam lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari bullying.

The post PGRI Pemalang Bersama Pemkab Siapkan Pokja dan Satgas, Bullying di Sekolah Ditangani hingga Tuntas appeared first on Lambe Umpres.