‎Sunyono menyampaikan pencalonannya sebagai bentuk keinginan untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kebandaran.

‎Hal tersebut disampaikan Sunyono saat ditemui di kediamannya, Rabu (26/8/2026), usai mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Kebandaran.

‎Dalam pencalonannya, Sunyono mengusung visi “Membangun Bersama Rakyat, Sejahtera Bersama Rakyat.”

‎Untuk mewujudkan visi tersebut, Sunyono menyiapkan sejumlah misi, di antaranya menjaga dan meningkatkan pemerintahan desa sebagai modal bagi peningkatan semangat kewirausahaan masyarakat.

‎Selain itu, ia juga berkomitmen meningkatkan jaminan bagi terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, damai, tertib, dan tenteram.

‎Menurut Sunyono, Desa Kebandaran memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Namun, potensi tersebut perlu digali secara bersama-sama dengan masyarakat.

‎“Potensi-potensi Desa Kebandaran itu sebenarnya banyak, tapi itu harus kita gali. Makanya kenapa saya mencantumkan misi membangun bersama rakyat,” kata Sunyono.

‎Ia menegaskan, apabila mendapat amanah sebagai kepala desa, dirinya ingin melibatkan masyarakat dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Desa Kebandaran.

‎“Setelah saya jadi kepala desa, saya bersama-sama dengan rakyat untuk menggali potensi-potensi Desa Kebandaran dan membangun desa agar masyarakat Kebandaran sejahtera,” ujarnya.

‎Sunyono menekankan bahwa kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk seluruh masyarakat Desa Kebandaran.

‎“Sejahtera itu bukan buat saya pribadi, tapi sejahtera untuk masyarakat Desa Kebandaran seluruhnya,” tegasnya.

‎Ingin Miliki Kewenangan Menentukan Kebijakan

‎Keputusan Sunyono maju dalam Pilkades 2026 juga tidak terlepas dari pengalamannya selama mengabdi sebagai perangkat desa.

‎Sebagai sekretaris desa, ia mengaku selama ini dapat menjalankan tugas dalam membantu pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan desa. Namun, menurutnya, posisi tersebut memiliki keterbatasan dalam menentukan kebijakan.

‎“Kalau kita sebagai sekretaris desa, kita memang mengabdi kepada masyarakat dan melaksanakan rencana kegiatan Pemerintah Desa Kebandaran, tapi sekretaris desa itu tidak mempunyai kebijakan,” ungkapnya.

‎Menurut Sunyono, sejumlah gagasan dan usulan yang dimilikinya membutuhkan kewenangan untuk dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan pembangunan desa.

‎“Jadi kita yang punya gagasan, kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membangun. Karena usulan-usulan itu tetap harus menyesuaikan dengan kebijakan kepala desa,” jelasnya.

‎Karena itu, ia terdorong untuk maju sebagai bakal calon kepala desa agar dapat memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan Desa Kebandaran.

‎Ia berharap, apabila dipercaya masyarakat, pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, tertib, dan semakin tertata.

‎Ajukan Cuti Sebelum Penetapan Calon

‎Terkait statusnya sebagai sekretaris desa, Sunyono menjelaskan bahwa untuk sementara dirinya masih menjalankan status sebagai perangkat desa.

‎Setelah mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa, ia mengajukan cuti kepada Kepala Desa Kebandaran.

‎“Untuk sementara, saya mendaftarkan diri dan ditetapkan sebagai bakal calon. Saya mengajukan cuti kepada Bapak Kepala Desa Kebandaran,” jelasnya.

‎Ia mengatakan, apabila nantinya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Kebandaran, dirinya akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai sekretaris desa sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Ajak Warga Jaga Persatuan

‎Menghadapi pesta demokrasi tingkat desa, Sunyono juga mengajak seluruh masyarakat Kebandaran untuk tetap menjaga persatuan dan silaturahmi.

‎Ia berharap perbedaan pilihan dalam Pilkades tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk saling bermusuhan maupun merusak hubungan kekeluargaan.

‎“Harapan saya bagi warga masyarakat Desa Kebandaran, dengan adanya pesta demokrasi seperti ini, harus menjalin silaturahmi. Jangan saling gontok-gontokan, saling meremehkan bakal calon, dan jangan sampai berantakan dengan keluarga karena beda pilihan,” tuturnya.

‎Menurutnya, menentukan pilihan dalam pemilihan kepala desa merupakan hak masing-masing warga.

‎“Pemilihan itu adalah hak masing-masing. Harapan saya, jaga silaturahmi dan jaga persatuan dan kesatuan demi Desa Kebandaran yang saya cintai,” pungkasnya.(*)

The post Sunyono Maju sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kebandaran, Usung Visi “Membangun Bersama Rakyat, Sejahtera Bersama Rakyat” appeared first on Lambe Umpres.

The post Outlet Miras di Ujunggede Pemalang Dirazia Tim Gabungan, Ditemukan Dugaan Pelanggaran Izin appeared first on Lambe Umpres.

‎Razia tersebut melibatkan Polres Pemalang, Satpol PP dan DPMPTSP Kabupaten Pemalang. Kegiatan dilakukan untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol sekaligus menertibkan tempat usaha yang diduga melanggar ketentuan.

‎Saat petugas tiba, outlet tersebut diketahui dalam kondisi tertutup. Meski demikian, petugas kemudian mendapati dua orang yang diduga menjaga outlet keluar melalui pintu samping.

‎Kepala Satpol PP Kabupaten Pemalang, Achmad Hidayat, melalaui Kasi Pengawasan, Penegakan dan Penindakan, Ahmad Riadi, mengatakan petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap outlet tersebut.

‎”Tim gabungan mendapati outlet sudah dalam keadaan tertutup, namun kemudian dari pintu samping muncul 2 orang yang menjaga outlet tersebut,” kata Ahmad Riadi.

‎Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh oleh petugas gabungan. Dari hasil pengecekan, DPMPTSP Kabupaten Pemalang menemukan adanya dugaan penjualan minuman beralkohol yang belum memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

‎Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Satpol PP Kabupaten Pemalang dengan memberikan teguran pertama kepada pengelola outlet. Pemberian teguran disaksikan langsung oleh Ketua RT setempat dan warga sekitar.

‎Ahmad Riadi menjelaskan, razia Pekat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk mencegah munculnya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pemalang.

‎Ia juga mengingatkan para pemilik usaha agar tidak mengabaikan ketentuan perizinan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

‎”Kami mengimbau kepada seluruh pemilik usaha agar mematuhi aturan dan melengkapi perizinan. Jika melanggar, kami tidak segan memberikan tindakan tegas,” ujarnya.

‎Razia tersebut diawali dengan apel di halaman Mapolres Pemalang. Setelah apel, tim yang dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Pemalang Wahyudi Wibowo bergerak menyisir sejumlah lokasi sasaran di wilayah jalur Pantura.

‎Dalam kegiatan tersebut, personel Polres Pemalang bersama Satpol PP dan petugas DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang menjadi sasaran razia.(*)

The post Outlet Miras di Ujunggede Pemalang Disambangi Tim Gabungan, Ditemukan Dugaan Pelanggaran Izin appeared first on Lambe Umpres.

‎Perempuan tersebut diperkirakan berusia sekitar 27 tahun. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban diduga telah meninggal dunia sekitar dua hari sebelum ditemukan.

‎Kepala Desa Jatirejo, Rojim, membenarkan adanya penemuan jenazah perempuan tersebut. Ia mengatakan, laporan mengenai kondisi penghuni kos diterima dari pemilik kos sekitar pukul 14.00 WIB.

‎“Ya benar, usia diperkirakan 27 tahun. Yang punya kos laporan tadi jam 2 siang,” kata Rojim saat ditemui, Rabu malam (19/8/2026).

‎Setelah menerima laporan tersebut, pihak desa kemudian menghubungi kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

‎Menurut Rojim, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dua identitas KTP di dalam kamar kos. Namun, salah satu identitas yang diyakini sesuai dengan ciri-ciri korban adalah Reni, warga asal Lampung.

‎“Jenazah ngekos di desa sudah satu bulan lebih. Itu berdasarkan informasi dari pemilik kos,” ujarnya.

‎Rojim mengatakan, kondisi jenazah saat ditemukan sudah mengalami pembusukan. Berdasarkan informasi awal yang diterimanya dari warga, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

‎“Sudah busuk. Tidak ada tanda-tanda kekerasan,” kata Rojim.

‎Di sisi lain, Rojim menyayangkan pemilik kos yang tidak menyerahkan salinan identitas ketika ada penghuni baru kepada RT setempat untuk keperluan pendataan. Padahal, menurutnya, Desa Jatirejo telah memiliki peraturan desa (perdes) yang mengatur kewajiban tersebut.

‎Ia mengimbau kepada seluruh warga Desa Jatirejo yang memiliki usaha kos-kosan agar melaporkan setiap ada penghuni baru kepada RT setempat.

‎Hal itu dinilai penting untuk memastikan pendataan warga pendatang berjalan dengan baik sekaligus memudahkan pemerintah desa apabila terjadi persoalan atau kejadian yang tidak diinginkan.

‎Saat ini, penemuan jenazah perempuan di rumah kos Desa Jatirejo masih dalam pemeriksaan pihak berwenang guna memastikan identitas korban serta penyebab kematiannya.

‎Hingga berita ini diterbitkan, Polres Pemalang belum memberikan keterangan resmi terkait penemuan jenazah tersebut.(*)

The post Warga Jatirejo Pemalang Geger, Perempuan Ditemukan Meninggal di Kamar Kos appeared first on Lambe Umpres.

‎Kondisi tersebut menjadi sorotan karena pengibaran Bendera Merah Putih merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap simbol negara, terlebih pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan.

‎Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Pemalang, Andri Adi, menyayangkan adanya kantor desa yang tidak mengibarkan bendera pada momentum HUT ke-81 RI.

‎“Saya sangat menyayangkan dengan kejadian itu. Seharusnya semua lembaga dan masyarakat mengibarkan bendera dalam rangka HUT ke-81 RI. Kita harus menghormati karena kemerdekaan diraih dengan susah payah dan pengorbanan,” kata Andri Adi saat diwawancarai awak media usai upacara HUT RI ke 81 di Alun-alun Pemalang.

‎Andri menjelaskan, Dispermasdes Kabupaten Pemalang sebelumnya telah memberikan instruksi secara kelembagaan kepada jajaran kecamatan, desa, maupun puskesmas melalui surat edaran.

‎Instruksi tersebut meminta agar Bendera Merah Putih dikibarkan setiap hari selama periode 1 hingga 20 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan RI.

‎“Kami perlu memantau dan mengingatkan kepada camat maupun kepala desa agar memperhatikan hal-hal tersebut. Kalau itu unsur kesengajaan, sangat disayangkan,” tegasnya.

‎Menurutnya, apabila persoalan tersebut berkaitan dengan kelembagaan desa maupun kecamatan, pihaknya akan kembali memberikan pengingat agar seluruh instruksi pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik.

‎Andri juga mengingatkan seluruh instansi dan masyarakat agar memperhatikan kondisi Bendera Merah Putih yang digunakan. Bendera yang sudah lusuh, robek, atau tidak layak seharusnya segera diganti.

‎“Kami juga mengingatkan melalui grup agar dalam mengibarkan bendera, kalau sudah lusuh dan tidak layak jangan dikibarkan. Segera diganti, karena Merah Putih merupakan kebanggaan bagi kita semua,” ujarnya.

‎Ia menegaskan, penghormatan terhadap simbol negara bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari kewajiban dan bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Indonesia.

‎“Semua instruksi negara harus dilaksanakan,” pungkas Andri.

‎Ketentuan mengenai Bendera Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam aturan tersebut, penggunaan dan penghormatan terhadap Bendera Negara harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Dugaan tidak dikibarkannya Bendera Merah Putih di Kantor Desa Ampelgading pada HUT ke-81 RI pun menjadi perhatian. Pemerintah desa sebagai bagian dari unsur pemerintahan di tingkat paling bawah diharapkan dapat menjadi contoh dalam menghormati simbol negara, khususnya pada momentum peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia.(*)

The post Diduga Tak Kibarkan Bendera Merah Putih saat HUT RI ke-81, Kantor Desa Ampelgading Pemalang Disorot appeared first on Lambe Umpres.

‎Musdes dihadiri jajaran Pemerintah Kecamatan Bodeh, Pemerintah Desa Karangbrai, anggota BPD, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur terkait lainnya.

‎Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bodeh memberikan sosialisasi mengenai tahapan dan persyaratan pengisian anggota BPD.

‎Camat Bodeh Harinto melalui Pengadministrasi Tapem Kecamatan Bodeh, Budi Merginingsih, menjelaskan bahwa panitia pengisian keanggotaan BPD terdiri atas tujuh orang.

‎“Panitia terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi penjaringan dan penyaringan, seksi musyawarah, serta seksi umum dan perlengkapan,” kata Budi.

‎Ia menekankan pentingnya pemahaman panitia terhadap seluruh tahapan dan persyaratan pencalonan anggota BPD agar proses pengisian berjalan sesuai ketentuan.

‎“Bagi yang nanti dikukuhkan menjadi panitia pengisian keanggotaan BPD diharapkan mengerti tahapan dan syarat pencalonan pengisian keanggotaan BPD,” ujarnya.

‎Syarat Calon Anggota BPD

‎Dalam sosialisasi tersebut disampaikan sejumlah persyaratan pencalonan anggota BPD. Di antaranya berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah, memiliki pendidikan paling rendah SMP, serta bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.

‎Calon juga harus merupakan penduduk setempat dan telah berdomisili sekurang-kurangnya satu tahun, berkelakuan baik, serta memenuhi keterwakilan dari masing-masing dusun.

‎Selain itu, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD sekurang-kurangnya 30 persen.

‎Proses pemilihan anggota BPD dapat dilakukan melalui musyawarah dusun (musdus) maupun penetapan secara langsung sesuai mekanisme yang berlaku.

‎Setelah hasil pemilihan atau musyawarah ditetapkan, hasil tersebut disampaikan kepada kepala desa paling lambat tujuh hari setelah penetapan.

‎Selanjutnya, proses penetapan calon anggota BPD dijadwalkan pada 14 September 2026 di Kecamatan Bodeh. Adapun penerbitan keputusan atau SK Bupati dijadwalkan pada 27 September 2026, sedangkan peresmian anggota BPD dilakukan oleh Camat Bodeh.

‎Panitia Pengisian BPD Karangbrai Dikukuhkan

‎Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Karangbrai Mahalul Fahmi mengukuhkan susunan panitia pengisian anggota BPD Desa Karangbrai.

‎Susunan panitia terdiri atas Siti Rohimah sebagai Ketua, Abdul Jalal sebagai Wakil Ketua, Muhtarul Anam sebagai Sekretaris, dan Budi Santoso sebagai Bendahara.

‎Sementara itu, RS. Fakhrudin dipercaya sebagai Seksi Penjaringan dan Penyaringan, Nuridin sebagai Seksi Musyawarah, serta Slamet Fatoni sebagai Seksi Umum dan Perlengkapan.

‎Budi Merginingsih juga mengajak masyarakat Desa Karangbrai untuk menjaga kebersamaan selama seluruh tahapan pengisian anggota BPD berlangsung.

‎Pada kesempatan itu, ia turut memohon dukungan dan doa masyarakat agar Kecamatan Bodeh dapat sukses mengikuti kegiatan Kadarkum, yang akan diwakili oleh Kader Desa Kelangdepok.

‎Pengisian anggota BPD diharapkan dapat berjalan secara tertib, transparan, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan anggota BPD yang mampu menjalankan fungsi kelembagaan desa serta mewakili aspirasi masyarakat.(*)

The post Pengisian Anggota BPD Karangbrai 2026-2034 Dimulai, Ini Pesan Camat Bodeh untuk Panitia yang Dikukuhkan appeared first on Lambe Umpres.

‎Pengukuhan dipimpin Kepala Desa Payung, Turah Suparno, dan dihadiri jajaran Pemerintah Kecamatan Bodeh, Pemerintah Desa Payung, anggota BPD, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur terkait lainnya.

‎Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD untuk periode masa jabatan berikutnya. Dengan dikukuhkannya panitia, seluruh anggota secara resmi mendapat amanah untuk menjalankan rangkaian proses pengisian BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎Tahapan tersebut meliputi penyusunan jadwal, sosialisasi, penjaringan bakal calon, verifikasi persyaratan, hingga proses penetapan anggota BPD.

‎Dalam pelaksanaannya, panitia diminta mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Hal itu penting agar proses pengisian anggota BPD berjalan tertib, adil, demokratis, serta memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.

‎Camat Bodeh Harinto, melalui Kepala Seksi Tata Pemerintahan (Tapem), Khasan Bahri, menegaskan bahwa seluruh tahapan pengisian anggota BPD harus berpedoman pada aturan yang berlaku.

‎“Atas nama Pemerintah Kecamatan Bodeh, saya meminta panitia bekerja secara profesional, jujur, dan netral. Jangan sampai ada intervensi dalam setiap tahapan. Kita ingin menghasilkan anggota BPD yang berkualitas serta mampu bermitra dengan baik bersama Pemerintah Desa,” tegas Khasan.

‎Menurut Khasan, pembentukan panitia tersebut menjadi momentum penting bagi Desa Payung untuk membentuk kelembagaan BPD yang kuat dan demokratis.

‎BPD, kata dia, memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi representasi masyarakat desa, termasuk dalam menampung dan menyalurkan aspirasi warga.

‎Melalui pengukuhan tersebut, Pemerintah Desa Payung menegaskan komitmennya agar seluruh tahapan pengisian anggota BPD masa bakti 2026–2034 dapat dilaksanakan secara transparan dan sesuai regulasi.

‎Proses tersebut diharapkan menghasilkan anggota BPD yang berintegritas, mampu menyerap aspirasi masyarakat, serta dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

‎Susunan Panitia Pengisian BPD Desa Payung

‎Adapun susunan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Payung masa bakti 2026–2034 yang dikukuhkan terdiri atas:

‎- Ketua: Tarmono

‎- Wakil Ketua: Murnoto

‎- Sekretaris: Dahuri

‎- Bendahara: Utami

‎- Seksi Penjaringan dan Penyaringan: Hermi

‎- Seksi Musyawarah: Agus T.

‎- Seksi Umum dan Perlengkapan: Sukirno

‎Dengan terbentuknya panitia tersebut, proses pengisian anggota BPD Desa Payung diharapkan dapat berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(*)

The post Panitia Pengisian BPD Desa Payung Pemalang Dikukuhkan, Camat Bodeh Minta Proses Berjalan Jujur dan Tanpa Intervensi appeared first on Lambe Umpres.

The post BERITA VIDEO Aksi GRIB Jaya di Pemalang: KPK Jangan Sampai Letoy appeared first on Lambe Umpres.

‎Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan praktik jual beli jabatan dan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

‎Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan “KPK Selesaikan Tugasmu Jangan Pulang dengan Tangan Kosong” sebagai bentuk dukungan agar lembaga antirasuah mengembangkan penyidikan, tidak hanya pada dugaan pemerasan yang telah diproses.

‎Wakil Ketua I GRIB Jaya Kabupaten Pemalang, Jabidi, dalam orasinya menegaskan bahwa dugaan korupsi yang terjadi tidak dapat dipandang hanya sebagai kesalahan individu, melainkan diduga berkaitan dengan rusaknya sistem tata kelola pemerintahan daerah.

‎Menurutnya, dugaan praktik jual beli jabatan merupakan bentuk matinya sistem merit dalam birokrasi karena jabatan diduga diperoleh melalui transaksi, bukan berdasarkan kompetensi dan prestasi.

‎”Jika jabatan diperoleh dengan cara membeli, maka sangat mungkin jabatan itu digunakan untuk mengembalikan modal politik maupun modal ekonomi,” tegas Jabidi di hadapan peserta aksi.

‎Ia juga menyoroti dugaan jual beli proyek yang dinilai mencerminkan penyimpangan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang seharusnya dilaksanakan secara transparan, kompetitif, dan akuntabel.

‎Menurutnya, setiap proyek pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga setiap penyimpangan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat.

‎”Korupsi proyek bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghasilkan pembangunan yang tidak berkualitas serta pelayanan publik yang buruk,” ujarnya.

‎Dalam orasinya, Jabidi mengingatkan bahwa KPK sebelumnya telah menyampaikan perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan penerimaan atas proyek serta dugaan jual beli jabatan. Karena itu, ia meminta penyidikan tidak berhenti pada satu konstruksi hukum apabila ditemukan tindak pidana lain berdasarkan alat bukti.

‎GRIB Jaya juga mendesak KPK mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat, mulai dari pemberi, penerima, perantara, hingga pola transaksi yang terjadi sesuai dengan hasil penyidikan.

‎Selain itu, mereka menilai praktik jual beli jabatan mencederai aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini bekerja secara profesional dan berintegritas, karena promosi jabatan semestinya diberikan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan kemampuan membayar.

‎Jabidi mengatakan masyarakat Pemalang berhak mengetahui apakah dugaan praktik tersebut merupakan peristiwa yang berdiri sendiri atau telah menjadi pola dalam tata kelola pemerintahan daerah.

‎Ia menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi secara menyeluruh, bukan menjadi akhir dari proses penegakan hukum.

‎GRIB Jaya juga menyatakan menolak penegakan hukum yang tebang pilih. Mereka meminta siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum tanpa memandang jabatan, kedekatan politik, maupun kekuasaan.

‎Menurut Jabidi, kasus tersebut harus menjadi momentum memperbaiki sistem pemerintahan di Kabupaten Pemalang agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional.

‎”GRIB Jaya hadir bukan untuk menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan. Kami hanya ingin memastikan dugaan korupsi yang telah diungkap tidak berhenti di permukaan, tetapi diusut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.(*)

The post Bentangkan Spanduk “Jangan Pulang dengan Tangan Kosong”, GRIB Jaya Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pemalang appeared first on Lambe Umpres.

Kirab dimulai dari Pendopo Kabupaten Pemalang, melintasi Alun-alun, Jalan Jenderal Sudirman (Citywalk), Jalan Pemuda, dan berakhir di Lapangan Olahraga Kelurahan Mulyoharjo yang menjadi pusat kegiatan hingga 17 Agustus 2026.

Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian Gebyar Cahaya Kemerdekaan 2026 yang diselenggarakan BPC HIPMI Kabupaten Pemalang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang, Bagus Sutopo, saat membuka acara menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Festival Kamir yang dinilai tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus mempromosikan kuliner khas Kabupaten Pemalang.

Menurut Bagus, Festival Kamir merupakan kegiatan yang istimewa karena menjadi festival pertama dengan konsep tersebut di Kabupaten Pemalang. Tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa kegiatan ini memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.

‎”Festival Kamir merupakan kegiatan yang istimewa dan menjadi festival pertama dengan konsep seperti ini di Kabupaten Pemalang. Antusiasme masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa festival ini memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan,” ujarnya.

‎Ia menilai, dengan persiapan yang lebih matang serta melibatkan lebih banyak unsur masyarakat, Festival Kamir berpotensi menjadi agenda wisata budaya tahunan yang mampu menarik wisatawan dari dalam maupun luar daerah.

‎Bagus juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan selama seluruh rangkaian Gebyar Cahaya Kemerdekaan berlangsung.

‎Sementara itu, Ketua BPC HIPMI Kabupaten Pemalang, Meta Agulegistin, mengatakan Festival Kamir 2026 merupakan bentuk kontribusi HIPMI kepada masyarakat sekaligus upaya mengangkat kamir sebagai salah satu ikon kuliner khas Kabupaten Pemalang.

‎”Semoga masyarakat dapat menikmati, bergembira, serta semakin bangga terhadap kuliner dan potensi daerah yang kita miliki,” kata Meta.

Gebyar Cahaya Kemerdekaan 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 17 Agustus 2026 dengan berbagai kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Olahraga Kelurahan Mulyoharjo.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kuliner khas kamir semakin dikenal luas dan mampu menjadi daya tarik wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.(*)

The post Ribuan Warga Padati Kirab Festival Kamir 2026 di Pemalang, Sekda: Pertama dan Berpotensi Besar appeared first on Lambe Umpres.