‎Apel yang diikuti jajaran aparatur pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat tersebut mengusung tema “Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangun Negeri”.

‎Sukirman mengatakan, peringatan Hari Jadi ke-404 harus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, loyalitas, sinergi, dan dedikasi seluruh pihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

‎“Momentum yang membahagiakan ini harus kita nikmati dengan jiwa yang penuh semangat dan kebahagiaan agar sinergi kita terus meningkat, begitu juga loyalitas dan dedikasi kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan,” ujar Sukirman.

‎Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, akademisi, komunitas, media massa, tokoh agama, generasi muda, serta seluruh lapisan masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan Kabupaten Pekalongan.

‎Ia menilai tema “Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangun Negeri” mencerminkan semangat untuk bangkit bersama sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif.

‎“Kita harus berkomitmen bersama untuk membangun Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang maju, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan,” tegasnya.

‎Pertumbuhan Ekonomi Pekalongan Capai 5,88 Persen

‎Dalam kesempatan tersebut, Sukirman memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Pekalongan sepanjang 2025.

‎Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tercatat mencapai 5,88 persen, meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka 5,08 persen.

‎Sementara itu, tingkat kemiskinan turun dari 8,95 persen pada 2024 menjadi 8,05 persen pada 2025. Jumlah penduduk miskin pada 2025 tercatat sekitar 73,80 ribu jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp538.371 per kapita per bulan.

‎Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 juga turun menjadi 3,24 persen, atau berkurang 0,06 poin persentase dibandingkan Agustus 2024.

‎Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,95 pada 2024 menjadi 72,71 pada 2025. Capaian tersebut menempatkan pembangunan manusia Kabupaten Pekalongan dalam kategori tinggi.

‎Infrastruktur Jadi Pekerjaan Rumah

‎Meski sejumlah indikator pembangunan menunjukkan peningkatan, Sukirman mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya persoalan infrastruktur, khususnya kondisi jalan.

‎“Tahun 2026 ini kita punya problem infrastruktur. Meskipun persoalan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Pekalongan, tetapi juga di Jawa Tengah dan berbagai daerah lainnya, kita tetap bertekad mengatasinya,” katanya.

‎Pemkab Pekalongan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar pada 2026 untuk penanganan infrastruktur jalan.

‎Sukirman berharap dukungan anggaran tersebut dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar penanganan infrastruktur dapat dilakukan secara berkelanjutan.

‎Selain jalan, Pemkab Pekalongan juga tengah menyelesaikan proses relokasi dan pembangunan Rumah Sakit Kraton dengan alokasi anggaran mencapai Rp196,6 miliar.

‎Menurut Sukirman, pembangunan rumah sakit tersebut kini telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai pada April 2027.

‎Pemkab Pekalongan juga terus mempersiapkan proses pemindahan rumah sakit, termasuk koordinasi jajaran terkait.

‎“Kemarin Pak Sekda beserta seluruh jajaran direksi Rumah Sakit Kraton terus berupaya melakukan proses pemindahan rumah sakit yang kita miliki ini,” ujarnya.

‎Menutup sambutannya, Sukirman menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan atas dukungan dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

‎Ia berharap semangat Hari Jadi ke-404 dapat semakin memperkuat persatuan dan gotong royong seluruh elemen masyarakat.

‎“Kajen bangkit!” seru Sukirman.

‎“Bangkit!” jawab para peserta apel.

‎Seruan tersebut menjadi simbol semangat bersama untuk menjadikan Kabupaten Pekalongan semakin maju, mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan serta pembangunan terbaik bagi masyarakat.(*)

The post Hari Jadi ke-404, Sukirman Ajak Seluruh Elemen Bersatu Bangun Kabupaten Pekalongan appeared first on Lambe Umpres.

‎Kegiatan berlangsung meriah dengan diikuti warga dari berbagai dusun yang menampilkan beragam kreasi, budaya, serta atribut bernuansa kemerdekaan.

‎Karnaval dibuka langsung oleh Kepala Desa Sukorejo, Jaroni. Peserta memulai perjalanan dari halaman Balai Desa Sukorejo, kemudian mengelilingi sejumlah ruas jalan di desa sebelum kembali dan berakhir di balai desa.

‎Dalam sambutannya, Jaroni menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah meluangkan waktu serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

‎”Terima kasih kepada warga masyarakat Desa Sukorejo yang sudah mengisi kegiatan karnaval,” kata Jaroni.

‎Menurut Jaroni, karnaval budaya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Selain menjadi momentum untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan masyarakat.

‎Namun, berbeda dengan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya, Karnaval Desa Sukorejo tahun ini tidak dikemas dalam bentuk perlombaan.

‎Jaroni menjelaskan, seluruh kelompok peserta yang memenuhi ketentuan akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp500 ribu. Ketentuan tersebut berlaku bagi kelompok dengan jumlah peserta lebih dari 25 orang.

‎”Karnaval di tahun 2026 ini tentunya kami tidak memberikan perlombaan karena mengingat tahunnya tahun politik,” tegasnya.

‎Ia menambahkan, uang pembinaan sebesar Rp500 ribu tersebut diberikan untuk setiap kelompok, bukan per orang. Peserta nantinya dapat mengambil sertifikat di rumah kepala desa sebagai bagian dari mekanisme pencairan uang pembinaan di Balai Desa Sukorejo.

‎”Rp500 ribu itu per grup, bukan per orang. Mekanisme nanti ambil sertifikat di rumah Pak Kades untuk pencairan di balai desa,” tambah Jaroni.

‎Selain jumlah peserta, panitia juga menetapkan ketentuan terkait penggunaan pengeras suara. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan speaker aktif, melainkan menggunakan speaker besar atau sound horeg untuk memeriahkan karnaval.

‎Kemeriahan semakin terasa ketika setiap kelompok menampilkan kreativitas masing-masing. Berbagai kostum, atribut budaya, hingga kreasi bertema kemerdekaan menghiasi sepanjang rute karnaval.

‎Jaroni berharap semangat kebersamaan yang terlihat dalam Karnaval Desa Sukorejo dapat terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

‎Menurutnya, antusiasme warga dalam kegiatan tersebut menjadi bukti kuatnya rasa kebersamaan masyarakat Desa Sukorejo dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.(*)

The post Karnaval Budaya Desa Sukorejo Pemalang Meriah, Peserta Dapat Uang Pembinaan Rp500 Ribu appeared first on Lambe Umpres.

‎Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam Forum Kemitraan Pendidikan dan Industri serta Sosialisasi Program Beasiswa China di Ballroom Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jumat (21/8/2026).

‎Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Batang menyiapkan 30 kuota beasiswa bagi generasi muda Batang untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di China. Program ini diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri.

‎Managing Director ICCCI, Loo Hui Ann, mengatakan kerja sama pendidikan dengan perguruan tinggi di China dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, mulai dari pendidikan hingga pelatihan.

‎Menurutnya, durasi program dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari beberapa bulan hingga tiga tahun. Jenjang pendidikan yang ditawarkan mencakup diploma hingga sarjana, termasuk pendidikan vokasi dan program khusus pembelajaran bahasa Mandarin selama satu tahun.

‎“Program tersebut dapat mencakup pendidikan maupun pelatihan dengan durasi mulai dari beberapa bulan hingga tiga tahun. Kerja sama tersebut akan diarahkan mulai dari jenjang diploma hingga sarjana,” kata Loo Hui Ann.

‎Ia menjelaskan, pilihan program tersebut disiapkan untuk menyesuaikan kebutuhan industri yang berkembang di Kabupaten Batang. Selain pendidikan vokasi, program belajar bahasa Mandarin selama satu tahun menjadi salah satu alternatif bagi peserta dengan kebutuhan pendidikan yang lebih singkat.

‎Sistem pendidikan yang ditawarkan, lanjut dia, lebih menitikberatkan pada keterampilan dan kesiapan kerja. Dengan demikian, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri.

‎“Penekanan skillful worker ini yang kita harapkan bisa menjembatani pihak pemerintah dengan academic field, lalu berjalan beriringan dengan industrial field,” ujarnya.

‎Peluang pendidikan bagi generasi muda Batang di China juga didukung jaringan International Training Academy (ITA) yang disebut telah menjalin kerja sama dengan sekitar 400 perguruan tinggi di China.

‎Jaringan tersebut memungkinkan peserta mendapatkan pilihan perguruan tinggi dan program studi yang dapat disesuaikan dengan minat peserta maupun kebutuhan industri di Batang.

‎Selain program beasiswa, kerja sama tersebut juga mencakup rencana pengembangan Training Center dan Service Center sebagai penghubung antara dunia pendidikan, pengembangan SDM, dan kebutuhan industri.

‎Bahkan, terdapat rencana menghadirkan tenaga pengajar dari China untuk mendukung pelaksanaan program pelatihan di Batang.

‎Sementara itu, Wakil Bupati Batang Suyono menegaskan kerja sama pendidikan tersebut harus dikawal secara serius agar memberikan manfaat nyata bagi generasi muda sekaligus mendukung kebutuhan tenaga kerja industri di Kabupaten Batang.

‎Menurutnya, kesempatan belajar di China tidak hanya memberikan transfer pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dapat membentuk karakter serta kedisiplinan peserta.

‎“Ini adalah kerja sama yang baik, artinya transformasi knowledge, transformasi teknologi, juga akan menjadikan transformasi kedisiplinan,” kata Suyono.

‎Ia berharap generasi muda Batang yang mendapatkan kesempatan belajar di China nantinya dapat kembali ke daerah dan mengimplementasikan ilmu serta keterampilan yang diperoleh di perusahaan-perusahaan yang berkembang di Kabupaten Batang.

‎“Anak-anak Kabupaten Batang mendapatkan ilmu baru di negeri China nanti. Kemudian pulang bisa ditransformasikan dan diimplementasikan di perusahaan yang dari berbagai macam negara, khususnya dari Tiongkok yang datang ke Indonesia,” ujarnya.

‎Suyono menilai pendidikan dan pelatihan di China juga dapat membantu generasi muda memahami budaya kerja, pengetahuan, serta kedisiplinan yang dibutuhkan perusahaan.

‎Menurutnya, lulusan tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebutuhan perusahaan.

‎“Anak muda sekarang itu maunya perusahaan menyesuaikan dia. Nah, ini nanti akan membuat bahwa diri kita itu menyesuaikan dengan perusahaan,” tuturnya.

‎Pemkab Batang berharap kerja sama tersebut dapat memperkuat keterhubungan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri. Dengan demikian, generasi muda lokal tidak hanya dipersiapkan sebagai pencari kerja, tetapi juga menjadi SDM terampil yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri Batang.(*)

The post Pemkab Batang Siapkan 30 Beasiswa Kuliah ke China, Fokus Cetak SDM Sesuai Kebutuhan Industri appeared first on Lambe Umpres.

‎Kepala BPS Kabupaten Pemalang, Teguh Imam Santoso, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk melihat perubahan kondisi ekonomi dibandingkan dengan hasil pendataan satu dekade sebelumnya.

‎Hal tersebut disampaikan Teguh dalam kegiatan Diseminasi Data Statistik di salah satu hotel di Kabupaten Pemalang, Rabu (19/8/2026).

‎“Sensus Ekonomi 2026 ini bukan merupakan kegiatan yang dadakan atau baru diadakan. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dari tahun 1986 dan ini merupakan sensus ekonomi yang kelima,” kata Teguh.

‎Ia menjelaskan, BPS memiliki tiga sensus utama, yakni Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi. Ketiganya dilaksanakan secara berkala dengan periode yang berbeda.

‎Sensus Penduduk dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 0, Sensus Pertanian pada tahun berakhiran 3, sedangkan Sensus Ekonomi dilaksanakan pada tahun berakhiran 6.

‎Menurut Teguh, cakupan Sensus Ekonomi 2026 cukup luas karena menyasar berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung di Kabupaten Pemalang.

‎“Seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Pemalang dan di seluruh bangunan juga akan didata, kecuali kategori P dan U,” ujarnya.

‎Bandingkan Kondisi Ekonomi 2016 dan 2026

‎Teguh mengungkapkan, hasil Sensus Ekonomi 2016 mencatat terdapat 141.441 usaha mikro dan kecil (UMK) serta 849 usaha menengah dan besar (UMB) di Kabupaten Pemalang.

‎Data tersebut menjadi salah satu gambaran kondisi perekonomian Pemalang pada 10 tahun lalu. Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS ingin mengetahui bagaimana perkembangan dan perubahan kondisi tersebut saat ini.

‎“Tujuannya untuk melakukan check-up atau memutakhirkan sebenarnya kondisi sekarang seperti apa dibandingkan dengan 10 tahun lalu,” jelasnya.

‎Ia menambahkan, selain tiga sensus utama, BPS juga melaksanakan berbagai kegiatan survei untuk menghasilkan data statistik. Jumlah survei yang dilakukan BPS mencapai lebih dari 100 kegiatan.

‎Media Diminta Tak Sekadar Menyampaikan Angka

‎Dalam kesempatan yang sama, Kepala Diskominfo Kabupaten Pemalang, Dian Ika Siswanti, menyoroti pentingnya peran media massa dalam menyampaikan data statistik kepada masyarakat.

‎Menurut Dian, media tidak cukup hanya menyampaikan angka atau hasil statistik. Data harus ditempatkan dalam konteks yang tepat agar masyarakat tidak keliru memahami informasi.

‎“Media massa bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi sebagai penghubung agar dapat memahamkan masyarakat,” tuturnya.

‎Dian menyebut terdapat sejumlah peran strategis media dalam mengawal data, mulai dari melakukan verifikasi, memberikan konteks, melakukan koreksi hingga memberikan edukasi kepada masyarakat.

‎Ia juga mengingatkan bahwa sebuah angka statistik dapat memiliki makna berbeda apabila tidak dijelaskan berdasarkan konteksnya.

‎Karena itu, para jurnalis diharapkan mampu memahami dan menginterpretasikan data sebelum menyampaikannya kepada publik.

‎“Bisa jadi satu angka itu banyak makna. Sehingga diharapkan para jurnalis di media massa lebih dapat memahami konteks dan interpretasi data agar tidak salah menyampaikan informasi kepada masyarakat,” katanya.

‎Dian berharap media massa turut membantu BPS dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, cakupan, dan proses Sensus Ekonomi 2026.

‎Selain itu, media diharapkan ikut berperan dalam menangkal hoaks sehingga informasi mengenai pelaksanaan sensus yang diterima masyarakat benar-benar berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.(*)

The post Sensus Ekonomi 2026 Digelar, BPS Pemalang Ingin Petakan Perubahan Ekonomi dalam 10 Tahun appeared first on Lambe Umpres.

‎Kondisi tersebut menjadi sorotan karena pengibaran Bendera Merah Putih merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap simbol negara, terlebih pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan.

‎Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Pemalang, Andri Adi, menyayangkan adanya kantor desa yang tidak mengibarkan bendera pada momentum HUT ke-81 RI.

‎“Saya sangat menyayangkan dengan kejadian itu. Seharusnya semua lembaga dan masyarakat mengibarkan bendera dalam rangka HUT ke-81 RI. Kita harus menghormati karena kemerdekaan diraih dengan susah payah dan pengorbanan,” kata Andri Adi saat diwawancarai awak media usai upacara HUT RI ke 81 di Alun-alun Pemalang.

‎Andri menjelaskan, Dispermasdes Kabupaten Pemalang sebelumnya telah memberikan instruksi secara kelembagaan kepada jajaran kecamatan, desa, maupun puskesmas melalui surat edaran.

‎Instruksi tersebut meminta agar Bendera Merah Putih dikibarkan setiap hari selama periode 1 hingga 20 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan RI.

‎“Kami perlu memantau dan mengingatkan kepada camat maupun kepala desa agar memperhatikan hal-hal tersebut. Kalau itu unsur kesengajaan, sangat disayangkan,” tegasnya.

‎Menurutnya, apabila persoalan tersebut berkaitan dengan kelembagaan desa maupun kecamatan, pihaknya akan kembali memberikan pengingat agar seluruh instruksi pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik.

‎Andri juga mengingatkan seluruh instansi dan masyarakat agar memperhatikan kondisi Bendera Merah Putih yang digunakan. Bendera yang sudah lusuh, robek, atau tidak layak seharusnya segera diganti.

‎“Kami juga mengingatkan melalui grup agar dalam mengibarkan bendera, kalau sudah lusuh dan tidak layak jangan dikibarkan. Segera diganti, karena Merah Putih merupakan kebanggaan bagi kita semua,” ujarnya.

‎Ia menegaskan, penghormatan terhadap simbol negara bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari kewajiban dan bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Indonesia.

‎“Semua instruksi negara harus dilaksanakan,” pungkas Andri.

‎Ketentuan mengenai Bendera Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam aturan tersebut, penggunaan dan penghormatan terhadap Bendera Negara harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Dugaan tidak dikibarkannya Bendera Merah Putih di Kantor Desa Ampelgading pada HUT ke-81 RI pun menjadi perhatian. Pemerintah desa sebagai bagian dari unsur pemerintahan di tingkat paling bawah diharapkan dapat menjadi contoh dalam menghormati simbol negara, khususnya pada momentum peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia.(*)

The post Diduga Tak Kibarkan Bendera Merah Putih saat HUT RI ke-81, Kantor Desa Ampelgading Pemalang Disorot appeared first on Lambe Umpres.

‎Hadir dalam giat tersebut, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Tegal, dan tamu undangan.

‎TMMD Sengkuyung Tahap III tersebut dilaksanakan sejak 15 Juli hingga 13 Agustus 2026 sebagai upaya membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

‎Perwira Pelaksana TMMD Sengkuyung Tahap III, Kapten Inf Jamaluddin Abbas, dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan saluran air dilakukan karena sebelumnya terdapat saluran yang belum permanen serta keterbatasan swadaya masyarakat.

‎Pembangunan tersebut menggunakan U-Ditch dan cover dengan ukuran panjang 1,20 meter, lebar 0,40 meter, dan tinggi 0,50 meter, dengan total panjang mencapai 123 meter.

‎Selain sasaran fisik, TMMD juga melaksanakan berbagai kegiatan nonfisik, antara lain sosialisasi TMMD, penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara, pencegahan kenakalan remaja serta narkoba, penyuluhan keluarga berencana, kesehatan dan stunting, serta pemberdayaan masyarakat.

‎Program tersebut didukung anggaran dari APBD Kota Tegal sebesar Rp231 juta dan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp57.760.189, dengan total anggaran sekitar Rp288,76 juta.

‎Dalam amanat Pangdam IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Achiruddin, yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, Komandan Kodim 0712 Letkol INF Rachmat Ferdiantono, disampaikan bahwa TMMD merupakan bentuk sinergi lintas sektor antara TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan daerah.

‎“TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa,” merupakan tema TMMD tahun ini yang menegaskan pentingnya pembangunan wilayah sebagai fondasi pembangunan nasional.

‎Pangdam juga mengapresiasi kerja sama seluruh pihak sehingga berbagai sasaran fisik maupun nonfisik dapat diselesaikan dengan baik. Hasil pembangunan yang telah diwujudkan diharapkan dapat dipelihara dan dirawat bersama agar memberikan manfaat dalam jangka panjang.

‎Sementara itu, Lurah Debong Kidul, Erni, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD di wilayahnya.

‎“Alhamdulillah, seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada TNI dan semua pihak yang telah membantu masyarakat melalui kegiatan TMMD ini,” ujar Erni.

‎Ia berharap hasil pembangunan saluran tersebut dapat terus memberikan manfaat bagi warga Kelurahan Debong Kidul serta dipelihara secara bersama-sama.

‎Dengan selesainya seluruh sasaran, pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap III TA 2026 di Kelurahan Debong Kidul secara resmi ditutup. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan wilayah.(*)

The post TMMD Sengkuyung Tahap III 2026 di Debong Kidul Kota Tegal Rampung 100 Persen appeared first on Lambe Umpres.

‎Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pekalongan, Agus Dwi Nugroho, mengatakan pengalokasian dan petunjuk teknis penyaluran ADD tahun 2026 mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Pekalongan Nomor 64 Tahun 2025.

‎“ADD di Kabupaten Pekalongan itu diatur di Perbup Nomor 64 Tahun 2025 tentang pengalokasian dan petunjuk teknis penyaluran ADD,” kata Agus saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/8/2026).

‎Menurut Agus, total pagu ADD Kabupaten Pekalongan tahun 2026 mencapai Rp108.030.000.000 untuk 272 desa. Besaran tersebut masih sama dengan pagu ADD pada tahun 2025.

‎Namun, terdapat perubahan dalam mekanisme penyalurannya. Jika sebelumnya ADD disalurkan setiap tiga bulan, mulai 2026 penyaluran dilakukan setiap bulan.

‎Perubahan mekanisme tersebut dinilai membuat proses pencairan lebih rutin dan membantu pemerintah desa memperoleh kepastian dalam pengelolaan anggaran.

‎“Sampai dengan bulan Juli tahun 2026 ini, untuk total penyalurannya sudah mencapai Rp64.450.000.000. Dan tidak ada kendala karena kita sudah melakukan proses penyaluran dan penyalurannya per bulan,” ujar Agus.

‎Agus memastikan dinamika yang terjadi sepanjang 2026 tidak berdampak terhadap penyaluran ADD. Menurutnya, sistem penyaluran bulanan memungkinkan proses pencairan berjalan secara rutin.

‎“Alhamdulillah tidak ada dampaknya, karena kita ini sudah rutin, dan ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Artinya, kalau tahun sebelumnya kita setiap tiga bulan, ini sudah kita lakukan per bulan,” jelasnya.

‎ADD Kabupaten Pekalongan Tidak Mengalami Perubahan

‎Terkait efisiensi anggaran, Agus menyebut tidak terdapat perubahan pada ADD Kabupaten Pekalongan tahun 2026, baik dari sisi jumlah alokasi maupun peruntukannya.

‎“Alhamdulillah juga di ADD ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan baik jumlah alokasinya maupun peruntukannya,” katanya.

‎Agus juga menyinggung terbitnya PP Nomor 16 Tahun 2026. Ia berharap regulasi tersebut dapat diikuti dengan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.

‎Di sisi lain, Dinas PMD Kabupaten Pekalongan mengingatkan pemerintah desa agar semakin cermat dan teliti dalam mengelola ADD. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga diminta diselesaikan tepat waktu.

‎“Kepada teman-teman yang ada di jajaran pemerintah desa, kami berharap dengan adanya sistem penyaluran ADD yang sudah per bulan ini, lebih cermat lagi, lebih tepat, lebih teliti, dan pertanggungjawabannya bisa tepat waktu,” tutur Agus.

‎ADD Diharapkan Tingkatkan Pelayanan Publik Desa

‎Agus berharap pengalokasian ADD, termasuk komponen untuk penghasilan tetap aparatur pemerintah desa, dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

‎Menurutnya, dukungan anggaran tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kinerja aparatur desa sehingga manfaat ADD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

‎“Untuk masyarakat, harapannya dengan adanya sistem pengalokasian ADD yang terdiri dari komponen, salah satunya untuk penghasilan tetap aparatur pemerintah desa ini, harapannya pelayanan masyarakat lebih meningkat,” pungkasnya.

‎Dengan pagu ADD sebesar Rp108,03 miliar dan mekanisme penyaluran setiap bulan, Pemkab Pekalongan berharap pengelolaan anggaran desa pada 2026 semakin tertib, tepat sasaran, transparan, serta mampu mendukung peningkatan pelayanan publik di 272 desa.(*)

The post Dana Desa Sekarang Cair Tiap Bulan, Rp64,45 Miliar Sudah Disalurkan ke 272 Desa di Kabupaten Pekalongan hingga Juli 2026 appeared first on Lambe Umpres.

‎Musdes dihadiri jajaran Pemerintah Kecamatan Bodeh, Pemerintah Desa Karangbrai, anggota BPD, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur terkait lainnya.

‎Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bodeh memberikan sosialisasi mengenai tahapan dan persyaratan pengisian anggota BPD.

‎Camat Bodeh Harinto melalui Pengadministrasi Tapem Kecamatan Bodeh, Budi Merginingsih, menjelaskan bahwa panitia pengisian keanggotaan BPD terdiri atas tujuh orang.

‎“Panitia terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi penjaringan dan penyaringan, seksi musyawarah, serta seksi umum dan perlengkapan,” kata Budi.

‎Ia menekankan pentingnya pemahaman panitia terhadap seluruh tahapan dan persyaratan pencalonan anggota BPD agar proses pengisian berjalan sesuai ketentuan.

‎“Bagi yang nanti dikukuhkan menjadi panitia pengisian keanggotaan BPD diharapkan mengerti tahapan dan syarat pencalonan pengisian keanggotaan BPD,” ujarnya.

‎Syarat Calon Anggota BPD

‎Dalam sosialisasi tersebut disampaikan sejumlah persyaratan pencalonan anggota BPD. Di antaranya berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah, memiliki pendidikan paling rendah SMP, serta bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.

‎Calon juga harus merupakan penduduk setempat dan telah berdomisili sekurang-kurangnya satu tahun, berkelakuan baik, serta memenuhi keterwakilan dari masing-masing dusun.

‎Selain itu, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD sekurang-kurangnya 30 persen.

‎Proses pemilihan anggota BPD dapat dilakukan melalui musyawarah dusun (musdus) maupun penetapan secara langsung sesuai mekanisme yang berlaku.

‎Setelah hasil pemilihan atau musyawarah ditetapkan, hasil tersebut disampaikan kepada kepala desa paling lambat tujuh hari setelah penetapan.

‎Selanjutnya, proses penetapan calon anggota BPD dijadwalkan pada 14 September 2026 di Kecamatan Bodeh. Adapun penerbitan keputusan atau SK Bupati dijadwalkan pada 27 September 2026, sedangkan peresmian anggota BPD dilakukan oleh Camat Bodeh.

‎Panitia Pengisian BPD Karangbrai Dikukuhkan

‎Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Karangbrai Mahalul Fahmi mengukuhkan susunan panitia pengisian anggota BPD Desa Karangbrai.

‎Susunan panitia terdiri atas Siti Rohimah sebagai Ketua, Abdul Jalal sebagai Wakil Ketua, Muhtarul Anam sebagai Sekretaris, dan Budi Santoso sebagai Bendahara.

‎Sementara itu, RS. Fakhrudin dipercaya sebagai Seksi Penjaringan dan Penyaringan, Nuridin sebagai Seksi Musyawarah, serta Slamet Fatoni sebagai Seksi Umum dan Perlengkapan.

‎Budi Merginingsih juga mengajak masyarakat Desa Karangbrai untuk menjaga kebersamaan selama seluruh tahapan pengisian anggota BPD berlangsung.

‎Pada kesempatan itu, ia turut memohon dukungan dan doa masyarakat agar Kecamatan Bodeh dapat sukses mengikuti kegiatan Kadarkum, yang akan diwakili oleh Kader Desa Kelangdepok.

‎Pengisian anggota BPD diharapkan dapat berjalan secara tertib, transparan, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan anggota BPD yang mampu menjalankan fungsi kelembagaan desa serta mewakili aspirasi masyarakat.(*)

The post Pengisian Anggota BPD Karangbrai 2026-2034 Dimulai, Ini Pesan Camat Bodeh untuk Panitia yang Dikukuhkan appeared first on Lambe Umpres.

‎Pengukuhan dipimpin Kepala Desa Payung, Turah Suparno, dan dihadiri jajaran Pemerintah Kecamatan Bodeh, Pemerintah Desa Payung, anggota BPD, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur terkait lainnya.

‎Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD untuk periode masa jabatan berikutnya. Dengan dikukuhkannya panitia, seluruh anggota secara resmi mendapat amanah untuk menjalankan rangkaian proses pengisian BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎Tahapan tersebut meliputi penyusunan jadwal, sosialisasi, penjaringan bakal calon, verifikasi persyaratan, hingga proses penetapan anggota BPD.

‎Dalam pelaksanaannya, panitia diminta mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Hal itu penting agar proses pengisian anggota BPD berjalan tertib, adil, demokratis, serta memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.

‎Camat Bodeh Harinto, melalui Kepala Seksi Tata Pemerintahan (Tapem), Khasan Bahri, menegaskan bahwa seluruh tahapan pengisian anggota BPD harus berpedoman pada aturan yang berlaku.

‎“Atas nama Pemerintah Kecamatan Bodeh, saya meminta panitia bekerja secara profesional, jujur, dan netral. Jangan sampai ada intervensi dalam setiap tahapan. Kita ingin menghasilkan anggota BPD yang berkualitas serta mampu bermitra dengan baik bersama Pemerintah Desa,” tegas Khasan.

‎Menurut Khasan, pembentukan panitia tersebut menjadi momentum penting bagi Desa Payung untuk membentuk kelembagaan BPD yang kuat dan demokratis.

‎BPD, kata dia, memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi representasi masyarakat desa, termasuk dalam menampung dan menyalurkan aspirasi warga.

‎Melalui pengukuhan tersebut, Pemerintah Desa Payung menegaskan komitmennya agar seluruh tahapan pengisian anggota BPD masa bakti 2026–2034 dapat dilaksanakan secara transparan dan sesuai regulasi.

‎Proses tersebut diharapkan menghasilkan anggota BPD yang berintegritas, mampu menyerap aspirasi masyarakat, serta dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

‎Susunan Panitia Pengisian BPD Desa Payung

‎Adapun susunan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Payung masa bakti 2026–2034 yang dikukuhkan terdiri atas:

‎- Ketua: Tarmono

‎- Wakil Ketua: Murnoto

‎- Sekretaris: Dahuri

‎- Bendahara: Utami

‎- Seksi Penjaringan dan Penyaringan: Hermi

‎- Seksi Musyawarah: Agus T.

‎- Seksi Umum dan Perlengkapan: Sukirno

‎Dengan terbentuknya panitia tersebut, proses pengisian anggota BPD Desa Payung diharapkan dapat berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(*)

The post Panitia Pengisian BPD Desa Payung Pemalang Dikukuhkan, Camat Bodeh Minta Proses Berjalan Jujur dan Tanpa Intervensi appeared first on Lambe Umpres.

‎Uniknya, material batu diperoleh dari Sungai Tembreh yang berada di desa setempat. Warga, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, bergotong royong mengambil dan melangsir batu secara estafet menuju lokasi pembangunan.

‎Kepala Desa Bodas, Kiarno, mengatakan kerja bakti dilakukan rutin setiap Jumat dan Minggu. Pembangunan tersebut dilakukan karena keterbatasan anggaran setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

‎“Secara swadaya, warga bergotong royong. Warga yang memiliki sawah di sekitar Kadus empat,” kata Kiarno, Minggu (9/8/2026).

‎Menurutnya, jalan usaha tani tersebut sangat dibutuhkan untuk memudahkan petani menuju sawah sekaligus membawa hasil pertanian.

‎Kiarno menyebut pemerintah desa Bodas juga telah beberapa kali mengajukan proposal, termasuk melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan pihak lain, namun hingga kini belum terealisasi.

‎Ia berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun DPRD dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur di Desa Bodas.

‎Semangat warga yang rela bergotong royong membangun jalan secara mandiri menjadi bukti kuatnya budaya gotong royong di pedesaan. Namun, kondisi tersebut juga diharapkan menjadi perhatian pemerintah agar pembangunan infrastruktur pertanian tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.(*)

The post Warga Desa Bodas Pemalang Gotong Royong Bangun Jalan Usaha Tani, Manfaatkan Bebatuan dari Sungai Tembreh appeared first on Lambe Umpres.